Mengendalikan Lalu Lintas dengan Menaikkan Tarif Parkir

medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat terobosan baru untuk mengatasi masalah kemacetan yang sulit terurai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan sedikitnya ada tiga strategi yang akan dilakukan pemprov untuk mengatasi kemacetan. Peningkatan angkuran umum massal, pembatan lalu lintas, dan peningkatan jaringan jalan. Khusus untuk pembatasan lalu lintas yang instrumennya ERP dan pengendalian parkir, pemerintah berencana menaikkan tarif parkir hingga 10 persen untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal. "Peningkatan tarif parkir tidak semata-mata meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi lebih penting adalah pengendalian lalu lintas sehingga mau tidak mau masyarakat harus beralih ke angkutan massal," kata Andri dalam Metro Siang, Rabu 9 Agustus 2017. Andri mengatakan menaikkan tarif parkir merupakan bagian dari faktor push atau pendorong agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum. Sebab selama ini faktor penarik (pull) seperti ketersediaan angkutan umum yang sudah disiapkan pemerintah sering tak digunakan. Menurut Andri, sebaik apapun push yang ditawarkan pemerintah tidak akan berpengaruh jika tidak didukung oleh faktor penarik yang bersifat memaksa. "Bisa kita lihat sekarang kita banyak membeli angkutan massal tetapi yang berseliweran di jalan kosong. Ini artinya karena tidak ada instrumen yang memaksa," katanya. Meski sudah bulat, keinginan pemprov masih tertahan sebab aturan untuk pengendalian lalu lintas ini akan dituangkan dalam Perda DKI Jakarta. Andri pun berharap bahwa legislator segera merespon rencana pemprov DKI itu dengan segera mengesahkannya. "Sudah kita dorong ke DPRD mudah-mudahan segera direspon sehingga betul-betul bisa menjadi Perda dan bisa langsung disosialisasikan dan diterapkan," jelas Andri.