medcom.id, Jakarta: Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, harus dilakukan. Relokasi dilakukan untuk membebaskan kawasan Kampung Pulo dari banjir.
"Daerah ini banjir. Sudah sekian tahun enggak pernah diselesaikan. Salah satu jalan keluarnya adalah normalisasi membuat kanal antara Kali Ciliwung dengan BKT (Banjir Kanal Timur). Salah satu langkahnya ya dengan menertibkan bangunan di pinggiran kali ini," kata Tito di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015).
Dia mengungkapkan, titik relokasi merupakan tanah milik negara. Dengan demikian, warga yang tinggal di kawasan pembongkaran harus pindah ke rusun yang sudah disediakan.
"Perlu Anda ketahui di sini itu tanah negara. Pemerintah untuk pembangunan sodetan dilakukan oleh Kementerian PU. Pemerintah Daerah DKI memang memiliki tugas untuk menertibkan ini," ungkap dia.
Terkait warga yang belum menerima dana ganti rugi, Tito mengatakan, ada permasalahan hukum. Pasalnya, sebagian besar warga yang berada di lokasi gusuran tidak memiliki sertfikat. Jika Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada warga, maka akan terjerat tindak pidana korupsi.
"Ada sebagian warga yang tidak ingin menggunakan skema relokasi ke rusun, mereka meminta ganti rugi. Kalau digunakan skema ganti rugi terhambat permasalahan hukum. Karena mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Sehingga kalau negara, pemerintah memberikan ganti rugi kepada mereka dengan uang negara untuk kepentingan lain itu akan terjerat tindak pidana korupsi," kata Tito.
Tito tiba di lokasi penggusuran sekitar pukul 13.00 WIB. Dia tampak memantau sebagian rumah warga yang sudah digusur. Berselang satengah jam, dia pergi meninggalkan lokasi.
medcom.id, Jakarta: Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, harus dilakukan. Relokasi dilakukan untuk membebaskan kawasan Kampung Pulo dari banjir.
"Daerah ini banjir. Sudah sekian tahun enggak pernah diselesaikan. Salah satu jalan keluarnya adalah normalisasi membuat kanal antara Kali Ciliwung dengan BKT (Banjir Kanal Timur). Salah satu langkahnya ya dengan menertibkan bangunan di pinggiran kali ini," kata Tito di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015).
Dia mengungkapkan, titik relokasi merupakan tanah milik negara. Dengan demikian, warga yang tinggal di kawasan pembongkaran harus pindah ke rusun yang sudah disediakan.
"Perlu Anda ketahui di sini itu tanah negara. Pemerintah untuk pembangunan sodetan dilakukan oleh Kementerian PU. Pemerintah Daerah DKI memang memiliki tugas untuk menertibkan ini," ungkap dia.
Terkait warga yang belum menerima dana ganti rugi, Tito mengatakan, ada permasalahan hukum. Pasalnya, sebagian besar warga yang berada di lokasi gusuran tidak memiliki sertfikat. Jika Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada warga, maka akan terjerat tindak pidana korupsi.
"Ada sebagian warga yang tidak ingin menggunakan skema relokasi ke rusun, mereka meminta ganti rugi. Kalau digunakan skema ganti rugi terhambat permasalahan hukum. Karena mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Sehingga kalau negara, pemerintah memberikan ganti rugi kepada mereka dengan uang negara untuk kepentingan lain itu akan terjerat tindak pidana korupsi," kata Tito.
Tito tiba di lokasi penggusuran sekitar pukul 13.00 WIB. Dia tampak memantau sebagian rumah warga yang sudah digusur. Berselang satengah jam, dia pergi meninggalkan lokasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
