medcom.id, Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai harus ada pemisahan antara persoalan anggaran DKI Jakarta dengan etika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai kurang baik. Menurut Agus, persoalan anggaran harus diselesaikan secepat mungkin karena membonceng kepentingan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.
"Soal angket, antara anggaran dengan angket, terus dengan etika memang harus harus dipisahkan. Buat saya warga Jakarta, yang penting anggaran jalan. Selesaikan itu, kalau enggak berhenti kota ini. Belum yang honorer, gajinya dari mana? Itu kan harus jalan," tegas Agus dalam dialog Bincang Pagi Metro TV, Selasa (31/3/2015).
Sementara terkait etika sang Gubernur yang belakangan diperbincangkan, Agus memang menilai banyak dampak negatifnya. Ahok sebagai pamong dituntut harus menggunakan tata krama dalam bertutur kata. Setidaknya, Ahok tak mengeluarkan kata-kata kasar di muka publik.
"Dia boleh memaki-maki begitu, tetapi dalam ruangan tertutup, tidak terekspos. Tapi (kalau) di televisi, di mana-mana, menurut saya itu tidak pantas," terangnya.
Niat baik Ahok untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan semua persoalan pun diakui bagus oleh Agus. Sayangnya, dalam beberapa hal Ahok justru banyak menerobos atusan yang sudah ada.
"Dari awal Ahok suka menerabas demi kecepatan, perubahan, perlu terobosan baru. Saya mengerti, karena kacaunya negeri ini. Sayangnya, terobosan ini sering melanggar kebijakan-kebijakan yang sudah ditulis dan itu baku sebagai peraturan perundang-undangan," kata Agus.
Kasus ini bermula dari kisruh antara DPRD DKI dengan Ahok. Permasalahan semakin rumit saat Ahok menemukan adanya dana siluman dalam APBD DKI 2014 dan disisipkannya dana siluman terkait pengadaan UPS pada RAPBD DKI 2015.
Kasus ini pun dilaporkan Ahok ke KPK. Kasus ini kemudian ditangai Polda Metro Jaya yang sempat memeriksa puluhan saksi. Namun, sekitar dua pekan lalu, kasus ini dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena Polda Metro tak bisa menangani kasus tersebut. Alasannya, mereka berada dalam satu Muspida.
Kasus hukum akhirnya melebar ke ranah etika di mana Ahok dituding sering kurang sopan dalam bertutur kata. Pria berdarah Sumatra ini tak segan berkata keras ketika berhadapan dengan orang yang dinilainya salah.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai harus ada pemisahan antara persoalan anggaran DKI Jakarta dengan etika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai kurang baik. Menurut Agus, persoalan anggaran harus diselesaikan secepat mungkin karena membonceng kepentingan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.
"Soal angket, antara anggaran dengan angket, terus dengan etika memang harus harus dipisahkan. Buat saya warga Jakarta, yang penting anggaran jalan. Selesaikan itu, kalau enggak berhenti kota ini. Belum yang honorer, gajinya dari mana? Itu kan harus jalan," tegas Agus dalam dialog
Bincang Pagi Metro TV, Selasa (31/3/2015).
Sementara terkait etika sang Gubernur yang belakangan diperbincangkan, Agus memang menilai banyak dampak negatifnya. Ahok sebagai pamong dituntut harus menggunakan tata krama dalam bertutur kata. Setidaknya, Ahok tak mengeluarkan kata-kata kasar di muka publik.
"Dia boleh memaki-maki begitu, tetapi dalam ruangan tertutup, tidak terekspos. Tapi (kalau) di televisi, di mana-mana, menurut saya itu tidak pantas," terangnya.
Niat baik Ahok untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan semua persoalan pun diakui bagus oleh Agus. Sayangnya, dalam beberapa hal Ahok justru banyak menerobos atusan yang sudah ada.
"Dari awal Ahok suka menerabas demi kecepatan, perubahan, perlu terobosan baru. Saya mengerti, karena kacaunya negeri ini. Sayangnya, terobosan ini sering melanggar kebijakan-kebijakan yang sudah ditulis dan itu baku sebagai peraturan perundang-undangan," kata Agus.
Kasus ini bermula dari kisruh antara DPRD DKI dengan Ahok. Permasalahan semakin rumit saat Ahok menemukan adanya dana siluman dalam APBD DKI 2014 dan disisipkannya dana siluman terkait pengadaan UPS pada RAPBD DKI 2015.
Kasus ini pun dilaporkan Ahok ke KPK. Kasus ini kemudian ditangai Polda Metro Jaya yang sempat memeriksa puluhan saksi. Namun, sekitar dua pekan lalu, kasus ini dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena Polda Metro tak bisa menangani kasus tersebut. Alasannya, mereka berada dalam satu Muspida.
Kasus hukum akhirnya melebar ke ranah etika di mana Ahok dituding sering kurang sopan dalam bertutur kata. Pria berdarah Sumatra ini tak segan berkata keras ketika berhadapan dengan orang yang dinilainya salah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
