medcom.id, Jakarta: Nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 akan ditentukan hari ini. Jika tak kunjung ada titik temu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan kembali menggunakan APBD 2014.
Menurut pengamat Politik Nico Harjanto, penggunaan APBD tahun lalu justru akan menimbulkan konflik baru. Pasalnya, APBD 2014 berbeda dengan peruntukan anggaran di tahun ini.
"Kalau menggunakan APBD yang lalu, semua asumsinya, semua perencanaan, semua peruntukannya sangat berbeda antara 2014 dan 2015. Kita ingat di APBD 2014, masih banyak pembelian UPS yang dipersoalkan, sampai ratusan miliar tersebut. Apakah dilakukan lagi pembelian UPS yang tidak perlu tadi? Tentu tidak," kata Nico di Kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (19/3/2015) malam.
Ia menambahkan, sejumlah mata anggaran yang diduga peruntukannya tidak tepat tersebut, akan membutuhkan waktu terkait pembahasan ulang antara DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam berbagai forum. Hal ini menjadi kekhawatiran dirinya, lantaran akan muncul kembali persekongkolan yang lebih luas.
"Sebisa mungkin DPRD dan Pemprov DKI bisa menyepakati revisi anggaran yang disetujui kemendagri dan APBD yang digunakan APBD 2015," tukas dia.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan tenggat waktu hingga Jumat (20/3/2015) hingga pukul 24.00 WIB. Tjahjo berharap, musyawarah antara Pemprov DKI dan DPRD dapat menghasilkan keputusan yang bulat dari dua pihak terkait APBD 2015.
"Kalau soal hak angket itu, silakan jalan. (Soal APBD) harus ada besok (hari ini) keputusannya," ujar Tjahjo di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, tadi malam.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga sudah memberikan sinyal yang tegas, pihaknya mendukung pengesahan RAPBD menjadi APBD 2015 yang defintif. "DKI harus punya APBD 2015. Harus Perda," kata Prasetyo di kantornya, kemarin, 19 Maret.
medcom.id, Jakarta: Nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 akan ditentukan hari ini. Jika tak kunjung ada titik temu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan kembali menggunakan APBD 2014.
Menurut pengamat Politik Nico Harjanto, penggunaan APBD tahun lalu justru akan menimbulkan konflik baru. Pasalnya, APBD 2014 berbeda dengan peruntukan anggaran di tahun ini.
"Kalau menggunakan APBD yang lalu, semua asumsinya, semua perencanaan, semua peruntukannya sangat berbeda antara 2014 dan 2015. Kita ingat di APBD 2014, masih banyak pembelian UPS yang dipersoalkan, sampai ratusan miliar tersebut. Apakah dilakukan lagi pembelian UPS yang tidak perlu tadi? Tentu tidak," kata Nico di Kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (19/3/2015) malam.
Ia menambahkan, sejumlah mata anggaran yang diduga peruntukannya tidak tepat tersebut, akan membutuhkan waktu terkait pembahasan ulang antara DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam berbagai forum. Hal ini menjadi kekhawatiran dirinya, lantaran akan muncul kembali persekongkolan yang lebih luas.
"Sebisa mungkin DPRD dan Pemprov DKI bisa menyepakati revisi anggaran yang disetujui kemendagri dan APBD yang digunakan APBD 2015," tukas dia.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan tenggat waktu hingga Jumat (20/3/2015) hingga pukul 24.00 WIB. Tjahjo berharap, musyawarah antara Pemprov DKI dan DPRD dapat menghasilkan keputusan yang bulat dari dua pihak terkait APBD 2015.
"Kalau soal hak angket itu, silakan jalan. (Soal APBD) harus ada besok (hari ini) keputusannya," ujar Tjahjo di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, tadi malam.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga sudah memberikan sinyal yang tegas, pihaknya mendukung pengesahan RAPBD menjadi APBD 2015 yang defintif. "DKI harus punya APBD 2015. Harus Perda," kata Prasetyo di kantornya, kemarin, 19 Maret.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
