Jakarta: Pendataan penerima vaksin covid-19 di DKI Jakarta dinilai bermasalah. Ada pemberian vaksin kepada bukan kelompok prioritas.
Salah satunya, yakni pemberian vaksin kepada sosialita Helena Lim. Video vaksinasi gratis kepada Helena itu viral di media sosial. Sebab, prioritas penerima vaksin covid-19 di Jakarta masih tenaga kesehatan.
“Ini adalah satu masalah dari beberapa masalah. Sebelum ini sudah ada yang berusia 70 tahun dapat vaksinasi saat awal dilakukan vaksinasi. Ini masalah pendataan di DKI yang tidak benar,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 11 Februari 2021.
Dia menilai Pemprov DKI suka bermain data sejak awal. Hal ini berdampak terhadap kurang akuratnya sejumlah data terkait penanganan covid-19.
Dia mencontohkan saat ada kasus harian covid-19 naik, Pemprov DKI selalu mengambinghitamkan data pekan sebelumnya yang baru masuk ke Dinkes DKI. Menurut dia, kejadian ini berulang dan penjelasannya tidak masuk akal.
"Data yang ikut pemeriksaan PCR (testing) juga meragukan, banyak sekali yang dobel. Karena itu kita berharap Pemprov DKI jangan main-main dengan data,” ungkapnya.
Baca: DKI Tak Libatkan Selebgram dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19
Gilbert meminta Pemprov DKI mengusut pemberian vaksin terhadap Helena tersebut. Setiap pihak yang terlibat, baik Helena dan pihak puskesmas Kebun Jeruk harus dimintai keterangannya.
“Harus diperiksa apakah ada kesengajaan petugas, karena tidak mungkin itu masuk tanpa mereka input. Hanya siapa yang kasih data harus ditindak, karena niatnya sudah tidak baik,” ujarnya.
Polres Jakarta Barat telah melimpahkan kasus Helena atau yang dikenal 'crazy rich Jakarta Utara' terkait dugaan menerima vaksin covid-19 gratis lebih dulu di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kasus tersebut telah diambil alih penyidik Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, Polres Jakarta Barat telah menyelidiki pemberian vaksin kepada Helena dengan mendatangi Puskesmas Kebon Jeruk dan Apotek Bumi. Polisi memeriksa dan mengintograsi sejumlah petugas puskesmas dan pegawai apotek. Arsya juga telah melayangkan surat pemanggilan kepada Helena untuk dimintai klarifikasi.
Jakarta: Pendataan penerima
vaksin covid-19 di
DKI Jakarta dinilai bermasalah. Ada pemberian vaksin kepada bukan kelompok prioritas.
Salah satunya, yakni pemberian vaksin kepada sosialita Helena Lim. Video vaksinasi gratis kepada Helena itu viral di media sosial. Sebab, prioritas penerima vaksin covid-19 di Jakarta masih tenaga kesehatan.
“Ini adalah satu masalah dari beberapa masalah. Sebelum ini sudah ada yang berusia 70 tahun dapat vaksinasi saat awal dilakukan vaksinasi. Ini masalah pendataan di DKI yang tidak benar,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 11 Februari 2021.
Dia menilai Pemprov DKI suka bermain data sejak awal. Hal ini berdampak terhadap kurang akuratnya sejumlah data terkait penanganan covid-19.
Dia mencontohkan saat ada kasus harian covid-19 naik, Pemprov DKI selalu mengambinghitamkan data pekan sebelumnya yang baru masuk ke Dinkes DKI. Menurut dia, kejadian ini berulang dan penjelasannya tidak masuk akal.
"Data yang ikut pemeriksaan PCR (
testing) juga meragukan, banyak sekali yang dobel. Karena itu kita berharap Pemprov DKI jangan main-main dengan data,” ungkapnya.
Baca: DKI Tak Libatkan Selebgram dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19
Gilbert meminta Pemprov DKI mengusut pemberian vaksin terhadap Helena tersebut. Setiap pihak yang terlibat, baik Helena dan pihak puskesmas Kebun Jeruk harus dimintai keterangannya.
“Harus diperiksa apakah ada kesengajaan petugas, karena tidak mungkin itu masuk tanpa mereka input. Hanya siapa yang kasih data harus ditindak, karena niatnya sudah tidak baik,” ujarnya.
Polres Jakarta Barat telah melimpahkan kasus Helena atau yang dikenal 'crazy rich Jakarta Utara' terkait dugaan menerima vaksin covid-19 gratis lebih dulu di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kasus tersebut telah diambil alih penyidik Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, Polres Jakarta Barat telah menyelidiki pemberian vaksin kepada Helena dengan mendatangi Puskesmas Kebon Jeruk dan Apotek Bumi. Polisi memeriksa dan mengintograsi sejumlah petugas puskesmas dan pegawai apotek. Arsya juga telah melayangkan surat pemanggilan kepada Helena untuk dimintai klarifikasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
