Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta

Teten: Ruang Gratis UMKM di Mal Tak Mendidik

Nasional pemprov dki umkm
Marcheilla Ariesta • 14 Desember 2019 19:46
Jakarta: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengkritik kebijakan pemberian 20 persen ruangan mal secara gratis bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Jakarta. Kebijakan ini ditolak pengelola mal.
 
"Kalau gratis mungkin tidak mendidik," kata Teten di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu 14 Desember 2019.
 
Teten mengaku telah bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk membahas masalah ini. Dia hanya meminta merek lokal diberi ruang yang sama dengan merek asing. Pasalnya, kualitas lokal tak kalah dengan produk luar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah awal untuk merealisasikan ruang sama antara produk lokal dan asing. Salah satunya, kata Teten, menyiapkan merek lokal yang memiliki kualitas unggul.
 
"Saya kira mereka (pengelola mal) tidak keberatan jika itu dilakukan," kata dia.
 
Menurut dia, tidak perlu lagi dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha ini. Teten menilai produk Indonesia sudah mampu bersaing dengan baik.
 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah (Perda)Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran sejak 31 Mei 2018. Perda memuat sejumlah kewajiban para pengelola pusat belanja untuk memberdayakan para pelaku UMKM.
 
Ada tiga pola kemitraan tertuang dalam Pasal 41 ayat 2 yakni penyediaan lokasi usaha, peyediaan pasokan, dan atau penyediaan fasilitasi. Pengelola diwajibkan untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen secara gratis untuk pelaku UMKM.
 
APPBI menolak Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Pasalnya, pusat perbelanjaan tak mungkin menanggung biaya 20 persen ruangan yang diberikan untuk UMKM.
 
"Karena saat ini bisnis pusat belanja sedang tidak baik, dengan diterapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengakibatkan pusat belanja akan merugi dan tutup," kata Ketua Umum DPP APPBI Stefanus Ridwan Selasa, 10 Desember 2019.
 
Dia menilai Perda Nomor 2 Tahun 2018 dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. UMKM yang sudah ada akan kalah saing dengan UMKM yang mendapat ruang usaha secara gratis.
 
"Karena mereka harus membebankan biaya sewa kepada konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih mahal," ucap Stefanus.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif