Jakarta: Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Dedi Supriadi menargetkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) selesai tahun depan. Tahun ini, ada 40 Raperda diajukan.
Ia membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang rerata mengajukan 21 Raperda, tetapi hanya enam yang selesai. Paling banyak pada 2018, 11 Raperda disahkan.
"Targetnya paling tidak minimal dua kali lebih baik daripada yang biasanya, dari periode sebelumnya," ujar Dedi di Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Tahun ini sudah ada 30 Raperda yang diajukan, di luar inisiatif DPRD DKI. Artinya, kemungkinan ada lebih dari 40 Raperda yang akan dikaji untuk tahun depan.
Namun, Dedi mengaku akan membuat skala prioritas dalam mengesahkan Raperda. Ia akan fokus pada Raperda yang berkaitan langsung dengan rakyat, seperti penataan fasilitas umum.
"Seperti ERP (Electronic Road Pricing). Ini kan penting, sebenarnya jawaban dari gage (sistem ganjil-genap). Bukan perluas wilayah gage, tapi jalankan ERP," ia mencontohkan.
Selain itu, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) akan kembali dimasukkan. Fokus pembahasan pada daratan dan pulau baru.
Jakarta: Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Dedi Supriadi menargetkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) selesai tahun depan. Tahun ini, ada 40 Raperda diajukan.
Ia membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang rerata mengajukan 21 Raperda, tetapi hanya enam yang selesai. Paling banyak pada 2018, 11 Raperda disahkan.
"Targetnya paling tidak minimal dua kali lebih baik daripada yang biasanya, dari periode sebelumnya," ujar Dedi di Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Tahun ini sudah ada 30 Raperda yang diajukan, di luar inisiatif DPRD DKI. Artinya, kemungkinan ada lebih dari 40 Raperda yang akan dikaji untuk tahun depan.
Namun, Dedi mengaku akan membuat skala prioritas dalam mengesahkan Raperda. Ia akan fokus pada Raperda yang berkaitan langsung dengan rakyat, seperti penataan fasilitas umum.
"Seperti ERP (
Electronic Road Pricing). Ini kan penting, sebenarnya jawaban dari
gage (sistem ganjil-genap). Bukan perluas wilayah
gage, tapi jalankan ERP," ia mencontohkan.
Selain itu, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) akan kembali dimasukkan. Fokus pembahasan pada daratan dan pulau baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
