medcom.id, Jakarta: Wilayah Pondok Melati yang sebelumnya berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi, Jawa Barat kini menjadi wilayah DKI Jakarta. Perubahan wilayah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2015.
Peraturan itu mengatur tentang batas daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kabupaten Bekasi, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Kabupaten Bekasi, dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Kota Bekasi.
"Itu dulu milik kota Bekasi setelah dilihat tata ruangnya milik DKI. Berdasarkan Permendagri 36 kita kembalikan," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016).
Rahmat menambahkan, berkat peraturan itu, lima hektar wilayah Pondok Melati kini masuk ke DKI Jakarta. Alhasil, ada empat lingkup administrasi pemerintahan Kota Bekasi yang diserahkan ke DKI Jakarta, yakni data nominatif objek dan subjek Pajak Tanah Beralih, salinan peta blok tanah beralih.
Kemudian, ada Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Penetapan NJOP PBB tahun 2016 dan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pembatalan SPPT PBB tanah Beralih. Pondok Melati pun masuk wilayah Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.
"Jadi semuanya ada sekitar 35 objek pajak yang berubah. Selain itu jita cabut NJOP kita, kita serahkan ke DKI Jaktim," tambah Rahmat.
medcom.id, Jakarta: Wilayah Pondok Melati yang sebelumnya berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi, Jawa Barat kini menjadi wilayah DKI Jakarta. Perubahan wilayah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2015.
Peraturan itu mengatur tentang batas daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kabupaten Bekasi, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Kabupaten Bekasi, dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Kota Bekasi.
"Itu dulu milik kota Bekasi setelah dilihat tata ruangnya milik DKI. Berdasarkan Permendagri 36 kita kembalikan," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016).
Rahmat menambahkan, berkat peraturan itu, lima hektar wilayah Pondok Melati kini masuk ke DKI Jakarta. Alhasil, ada empat lingkup administrasi pemerintahan Kota Bekasi yang diserahkan ke DKI Jakarta, yakni data nominatif objek dan subjek Pajak Tanah Beralih, salinan peta blok tanah beralih.
Kemudian, ada Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Penetapan NJOP PBB tahun 2016 dan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pembatalan SPPT PBB tanah Beralih. Pondok Melati pun masuk wilayah Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.
"Jadi semuanya ada sekitar 35 objek pajak yang berubah. Selain itu jita cabut NJOP kita, kita serahkan ke DKI Jaktim," tambah Rahmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
