Pemprov DKI Anggarkan Rp20 M untuk Operasional Terminal Pulogebang 2017

medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp20 miliar untuk Terminal Pulogebang pada tahun 2017. Anggaran ini dipakai sementara sebelum pengelolaan Terminal Pulogebang dialihkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, anggaran Rp20 miliar itu ditujukan agar pemeliharaan Terminal Pulogebang dapat berjalan dengan baik. Sebab, untuk operasional tahun pertama, Terminal Pulogebang masih belum memiliki dana operasional sendiri. "Biaya pemeliharaan barang mewah seperti ini, kita anggaran setiap tahun 20 miliar dari APBD. Step ini kita anggarkan melalui Dinas Perhubungan," ungkap Sumarsono di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016). Kepala Unit Pengelola Terminal Pulogebang Nurhayati Sinaga menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk biaya operasional. Sebab, untuk tahun 2017, pihaknya berencana menambahkan personil keamanan dan kebersihan. Tahun depan, kata Nurhayati, bakal ada penambahan 64 orang petugas keamanan dan petugas kebersihan sebanyak 73 orang. Selain itu, anggaran juga untuk biaya operasional rutin seperti pembayaran listrik, telfon, air, hingga pemeliharaan pendingin ruang. Pendingin ruangan di Terminal Pulogebang saat ini juga masih menjadi masalah. Banyak keluhan dari penumpang soal tidak dinginnya pendingin ruangan. "Di sini itu ada sekitar 169 unit ac dengan berbagai ukuran pk, sehingga mereka ajukan ketika itu Rp700 juta. Memang masih perlu dievaluasi, tapi dengan anggaran kami yang hanya Rp100 juta, tidak bisa mengcover yang membutuhkan penggantian spare part. Sehingga pemeliharaan AC-nya sangat minim," jelas dia. "Untuk itu, sudah kami ajukan (anggaran untuk pendingin ruangan tahun 2017),mendekati Rp600 jutaan per tahun," tambahnya. Dikendalikan BLUD Dalam kesempatan yang sama, Soni mengatakan perencanaan pembuatan BLUD bakal segera diselesaikan. Setidaknya, bulan depan, BLUD Terminal Pulogebang sudah terbentuk. Kehadiran BLUD, jelas dia, bisa membantu biaya operasional terminal terbesar se-Asia Tenggara itu. Bahkan, ia percaya, dengan dikendalikan BLUD, anggaran Rp20 miliar dapat langsung tertutup dalam waktu dua tahun. "Kalau ini berjalan, uang ini recovery, tahun kedua sudah tercover, tidak butuh APBD lagi. Tapi kita urus administrasi dulu, satu dua bulan ini," tuturnya. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu yakin, pengelolaan oleh BLUD akan lebih baik. Bahkan, kata dia, pendapatan bisa dua kali lipat dari angka yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Kendati begitu, ia berharap BLUD Terminal Pulogebang dapat ditangani secara profesional. Ia mengaku tidak akan sembarangan menunjuk orang yang akan mengelola. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memastikan, pengelolaan oleh BLUD akan dilakukan secara komersial. Intinya, mengelola bagaimana pendapatan dan merencanakan fungsi-fungsi untuk terjaminnya, safety, security, dan pelayanan. "Harapan saya, kalau sifatnya internal bisa diatur sendiri. Secara legal, memang itu lah lembaga yang lakukan. Sementara ini memang dikerjakan Kemenhub, Dishub, dan PD Pasar Jaya secara sektoral. Tapi, suatu saat kalau BLUD disepakati, mereka yang atur," tegas dia. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, pendapatan Terminal Pulogebang dari BLUD bisa langsung tercover. Hal itu ia ungkap setelah melakukan berbagai perhitungan. "Rp2,5 miliar per tahun bisa didapat dari videotron. Targertnya pendapatan kami Rp25 miliar. Belum lagi dari kios-kios yang ada, di sini bakal ada 150 kios, dan dua mall. Belum lagi dari parkir retribusi, dan pendapatan dari sistem e-ticketing kita dapat lagi," ujar dia.