Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai (BST). Pasalnya, masyarakat belum mendapat bantuan kendati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sudah berjalan 14 hari.
"Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka," kata penasihat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Juli 2021.
Zita menyebut masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) belum kembali bekerja dan tak memiliki penghasilan. Apalagi, penerapan PPKM darurat bertujuan mengurangi mobilitas warga.
(Baca: 125 Ribu Keluarga di Tangsel Menanti BST)
Zita mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar Rp623 miliar. Dana itu rencananya bakal didistribusikan ke sekitar 1,1 juta kepala keluarga (KK) terdaftar yang terdampak pandemi covid-19.
"Dan 700 ribu KK sisanya menjadi tanggungan pemerintah pusat karena tidak semua daerah sanggup menyiapkan BST untuk masyarakatnya," papar Wakil Ketua DPRD DKI itu.
Zita berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan. Bantuan perlu diberikan hingga ekonomi membaik dan pandemi berakhir.
"Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta," tutur dia.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta diminta mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai (BST). Pasalnya, masyarakat belum mendapat bantuan kendati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) darurat sudah berjalan 14 hari.
"Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka," kata penasihat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Juli 2021.
Zita menyebut masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) belum kembali bekerja dan tak memiliki penghasilan. Apalagi, penerapan PPKM darurat bertujuan mengurangi mobilitas warga.
(Baca:
125 Ribu Keluarga di Tangsel Menanti BST)
Zita mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar Rp623 miliar. Dana itu rencananya bakal didistribusikan ke sekitar 1,1 juta kepala keluarga (KK) terdaftar yang terdampak pandemi covid-19.
"Dan 700 ribu KK sisanya menjadi tanggungan pemerintah pusat karena tidak semua daerah sanggup menyiapkan BST untuk masyarakatnya," papar Wakil Ketua DPRD DKI itu.
Zita berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan. Bantuan perlu diberikan hingga ekonomi membaik dan pandemi berakhir.
"Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
