Pemprov Belum Sepakati PKS dengan PT Jakarta Monorail

medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Jakarta Monorail (JM). Masalahnya, selain rencana bisnis belum sepakat, ternyata PT JM memiliki banyak permintaan. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, PT JM meminta adanya konsep transit oriented development (TOD) di setiap stasiun. Konsep ini ditawarkan ke Pemprov DKI Jakarta setelah batas penumpang untuk monorel dikurangi. "Semacam meminta adanya shopping center di atas stasiun. Itu kan tandanya pembangunan stasiun jadi semakin tinggi," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Ahad (6/4/2014). Permintaan PT JM, menurut Ahok, justru berlebihan karena stasiun yang akan dibangun menggunakan ruang terbuka hijau (RTH). Terakhir, PT JM malah meminta pusat perbelanjaan. "Sudah stasiun di jalur hijau tapi masih mau minta tambahan ruang buat shopping center. Bangunannya jadi semacam tower tinggi," ujarnya. Ahok mengungkapkan, pemintaan tersebut tidak masuk akal. Karena, PT JM ingin menyewakan TOD itu senilai Rp25 juta per meter per tahun sebagai unit usaha agar stasiun itu seolah seperti sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap untuk penumpang. "Siapa yang mau menebak toko di atas stasiun monorel laku? Apalagi harganya Rp25 juta per meter. Terus kalau gagal nanti mangkrak lagi, dan mau diambil Pemprov? Kalau menurut saya ini sudah enggak masuk akal," tegas Ahok. Wagub DKI itu mengatakan, pihaknya sudah meminta saran kepada beberapa pakar terhadap permintaan PT JM itu. Kebanyakan dari mereka, kata Ahok, menyatakan tidak mungkin TOD diterapkan di setiap stasiun monorel. "Terus siapa yang jamin toko itu laku. Beberapa profesor saja bilang itu enggak mungkin (laku). Ini usulan baru setelah kami menurunkan jumlah penumpang, terus mereka (PT JM-Red) ya minta itu," ujarnya. (Selamat Saragih)