Jakarta: Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengkritisi program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pelaksaan program untuk memperluas akses pendidikan itu belum sepenuhnya seusai rencana.
"KJP memang banyak kita evaluasi. Melihat situasi dilapangan ada yang harus diperbaiki. Meski KJP itu kita buat untuk memperluas akses pelayanan pendidikan," ujar pria dengan panggilan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014).
Menurut mantan Wali Kota Surakarta ini, ada dua hal yang membuat program KJP menjadi tidak maksimal.
"Pertama dari penerima KJP, masih satu, dua, tiga yang tetap. Kedua, masih ada pemotongan KJP yang diterima siswa. Nanti itu yang jadi bahan koreksi kita," bebernya.
Bahkan Jokowi menyebut pendidikan gratis seperti KJP sepenuhnya tidak menyelesaikan masalah lantaran banyak kebutuhan dasar masyarakat untuk mengkakses pendidikan belum terpenuhi seperti, seragam, buku, dan biaya transportasi.
"Jangan dipikir tidak ada, di Jakarta aja masih banyak, sehingga harus disisir sehingga akses terhadap layanan pendidikan itu betul-betul diberikan oleh pemerintah dan negara," pungkasnya.
Untuk diketahui, KJP diberikan setiap bulan, besarnya Rp 240.000 untuk SMA/SMK, Rp 210.000 untuk SMP, dan Rp 180.000 untuk SD. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 804,63 miliar untuk KJP tahun ini.
Jakarta: Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengkritisi program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pelaksaan program untuk memperluas akses pendidikan itu belum sepenuhnya seusai rencana.
"KJP memang banyak kita evaluasi. Melihat situasi dilapangan ada yang harus diperbaiki. Meski KJP itu kita buat untuk memperluas akses pelayanan pendidikan," ujar pria dengan panggilan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014).
Menurut mantan Wali Kota Surakarta ini, ada dua hal yang membuat program KJP menjadi tidak maksimal.
"Pertama dari penerima KJP, masih satu, dua, tiga yang tetap. Kedua, masih ada pemotongan KJP yang diterima siswa. Nanti itu yang jadi bahan koreksi kita," bebernya.
Bahkan Jokowi menyebut pendidikan gratis seperti KJP sepenuhnya tidak menyelesaikan masalah lantaran banyak kebutuhan dasar masyarakat untuk mengkakses pendidikan belum terpenuhi seperti, seragam, buku, dan biaya transportasi.
"Jangan dipikir tidak ada, di Jakarta aja masih banyak, sehingga harus disisir sehingga akses terhadap layanan pendidikan itu betul-betul diberikan oleh pemerintah dan negara," pungkasnya.
Untuk diketahui, KJP diberikan setiap bulan, besarnya Rp 240.000 untuk SMA/SMK, Rp 210.000 untuk SMP, dan Rp 180.000 untuk SD. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 804,63 miliar untuk KJP tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
