medcom.id, Jakarta: Bekas warga Pasar Ikan yang kini tinggal di Rumah Susun Rawa Bebek mengeluh tingginya biaya hidup. Salah satu yang memberatkan mereka adalah tarif listrik yang dinilai terlampau tinggi.
Per bulan, rata-rata warga mengeluarkan Rp100 ribu hingga Rp150 ribu untuk membeli voucher listrik. Pengeluaran itu dirasa jauh lebih tinggi dibandingkan saat mereka hidup di Pasar Ikan, Kecamatan Penjaringan, Cakung, Jakarta Utara.
"Kalau di sana (Pasar Ikan) pengeluaran untuk listrik tidak lebih dari Rp70 ribu per bulan. Di sini, seminggu sudah habis Rp50 ribu," kata Bambang, 61, penghuni rusun blok A, Rabu (16/6/2016).
Padahal, ujarnya, tenaga listrik pada unit yang ditempatinya sejak dua bulan lalu hanya untuk televisi, kulkas, dan kipas angin.
Untuk mendapatkan tenaga listrik, kata Bambang, ia membeli voucer senilai Rp50 ribu di pengelola rusun dan daya yang diperoleh hanya 29,4 Kwh.
Daya listrik sebesar itu hanya bisa digunakan untuk satu pekan. Setelah itu, harus membeli lagi. "Tinggal dihitung saja, sebulan jadi berapa. Kami protes, karena kalau beli di luar (dayanya) bisa lebih banyak."
Keluhan senada diungkapkan Ardi, 38. Ia mengaku bisa menghabiskan biaya listrik Rp200 ribu per bulan.
Saat warga protes, lanjutnya, barulah pengelola menaikkan kuota token seharga Rp50 ribu menjadi 36 Kwh.
Karena itu, Ardi meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turun tangan agar pembelian token listrik tidak harus di pengelola rusun. Sebab, daya listrik dari token yang dijual di luar rusun lebih banyak.
"Saya dengar di minimarket token seharga Rp50 ribu bisa dapat 70 kwh. Beda jauh banget kan. Tolonglah Pak Ahok," keluhnya.
Kepala Unit Pengelola Rusun Rawa Bebek Ani Suryani, saat dimintai konfirmasi, mengatakan harga token dan kuota listrik yang dijual kepada warga sudah sesuai standar PLN.
Ia mengakui awalnya harganya memang tinggi karena ada biaya pajak. Namun, saat ini beban pajak ditanggung pengelola rusun dari dana APBD DKI.
"Memang kondisinya seperti itu. Sebelumnya pajak ditanggung pembeli, tetapi sekarang ditanggung kami dari dana APBD," ucapnya.
Saat ditanya tentang keharusan warga membeli token ke pengelola rusun, ia mengatakan sistem tersebut dibuat PLN.
Pengelola rusun membeli daya dari PLN melaui gardu yang ada. Dari gardu itulah listrik dialirkan ke ratusan unit hunian dan tidak menjual listrik ke setiap unit. (Media Indonesia)
medcom.id, Jakarta: Bekas warga Pasar Ikan yang kini tinggal di Rumah Susun Rawa Bebek mengeluh tingginya biaya hidup. Salah satu yang memberatkan mereka adalah tarif listrik yang dinilai terlampau tinggi.
Per bulan, rata-rata warga mengeluarkan Rp100 ribu hingga Rp150 ribu untuk membeli voucher listrik. Pengeluaran itu dirasa jauh lebih tinggi dibandingkan saat mereka hidup di Pasar Ikan, Kecamatan Penjaringan, Cakung, Jakarta Utara.
"Kalau di sana (Pasar Ikan) pengeluaran untuk listrik tidak lebih dari Rp70 ribu per bulan. Di sini, seminggu sudah habis Rp50 ribu," kata Bambang, 61, penghuni rusun blok A, Rabu (16/6/2016).
Padahal, ujarnya, tenaga listrik pada unit yang ditempatinya sejak dua bulan lalu hanya untuk televisi, kulkas, dan kipas angin.
Untuk mendapatkan tenaga listrik, kata Bambang, ia membeli voucer senilai Rp50 ribu di pengelola rusun dan daya yang diperoleh hanya 29,4 Kwh.
Daya listrik sebesar itu hanya bisa digunakan untuk satu pekan. Setelah itu, harus membeli lagi. "Tinggal dihitung saja, sebulan jadi berapa. Kami protes, karena kalau beli di luar (dayanya) bisa lebih banyak."
Keluhan senada diungkapkan Ardi, 38. Ia mengaku bisa menghabiskan biaya listrik Rp200 ribu per bulan.
Saat warga protes, lanjutnya, barulah pengelola menaikkan kuota token seharga Rp50 ribu menjadi 36 Kwh.
Karena itu, Ardi meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turun tangan agar pembelian token listrik tidak harus di pengelola rusun. Sebab, daya listrik dari token yang dijual di luar rusun lebih banyak.
"Saya dengar di minimarket token seharga Rp50 ribu bisa dapat 70 kwh. Beda jauh banget kan. Tolonglah Pak Ahok," keluhnya.
Kepala Unit Pengelola Rusun Rawa Bebek Ani Suryani, saat dimintai konfirmasi, mengatakan harga token dan kuota listrik yang dijual kepada warga sudah sesuai standar PLN.
Ia mengakui awalnya harganya memang tinggi karena ada biaya pajak. Namun, saat ini beban pajak ditanggung pengelola rusun dari dana APBD DKI.
"Memang kondisinya seperti itu. Sebelumnya pajak ditanggung pembeli, tetapi sekarang ditanggung kami dari dana APBD," ucapnya.
Saat ditanya tentang keharusan warga membeli token ke pengelola rusun, ia mengatakan sistem tersebut dibuat PLN.
Pengelola rusun membeli daya dari PLN melaui gardu yang ada. Dari gardu itulah listrik dialirkan ke ratusan unit hunian dan tidak menjual listrik ke setiap unit. (
Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
