Konsep Pemprov DKI soal Swakelola TPST Bantargebang

medcom.id, Jakarta: Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang mulai dikelola Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, konsep pengelolaan tak berbeda jauh dengan pengelolaan air di Ibu Kota. "Enggak beda jauh dengan pengurusan sungai dulu yang juga dikelola oleh swasta. Kita sendiri yang kelola," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016). Ahok menjelaskan, DKI akan mengangkut sendiri sampah dari sungai, taman, rumah warga sampai ke Bantargebang. Dia akui pengelolaan awalnya bakal ada gesekan di masyarakat. Tapi, Ahok yakin pada akhirnya pengelolaan sampah oleh DKI akan berjalan dengan baik. Adapun perbedaan swakelola dengan dikelola swasta adalah soal anggaran. Meski tak menjelaskan secara rinci, Ahok mengatakan anggaran swakelola lebih murah ketimbang menggunakan swasta. Diketahui dulu Pemprov DKI mengucurkan dana Rp400 miliar per tahun untuk pengelolaan TPST Bantargebang. "Sekarang bisa lebih murah. Hanya 60 sampai 70 persen anggaran saya kira yang dipergunakan," tutur dia. Kompensasi Ahok juga mengakui ada penambahan kompensasi dari segi jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah uang. Jumlah ini, kata Ahok, tidak akan terlalu berpengaruh kepada keuangan DKI. "Nambah kecil saja buat rakyat kecil. Enggak masalah," kata dia. Sejumlah truk pengangkut sampah milik Pemprov DKI mengantre untuk masuk ke TPST Bantargebang. Foto: MTVN/Damar Iradat Kepala Dinas Kebersihan DKI, Isnawa Adji menuturkan bakal ada penambahan jumlah kepala keluarga terdampak lingkungan sosial Bantargebang menjadi 18 ribu KK. Sebelumnya, hanya ada 15.000 KK yang diberi. "Sekarang kita tambah 3.000 kepala keluarga buat berdampak," kata Isnawa. Selain itu, jumlah dana kompensasi mulai ditambah dari Rp300 ribu per tiga bulan menjadi Rp500 ribu per tiga bulan. Angka ini diberikan setelah kesepakatan antar Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi yang dibantu kepolisian setempat. Sejumlah truk pengangkut sampah dan alat berat milik Pemprov DKI siap beroperasi di TPST Bantargebang. Foto: MTVN/Damar Iradat Dinas Kebersihan DKI juga merekrut eks pekerja TPST Bantargebang untuk kembali dipekerjakan menjadi pekerja harian lepas (PHL). "Mereka kita beri gaji sesuai UMP, gaji ke tiga belas dan BPJS. Kita berikan itu," kata Isnawa. Akibat peralihan pengelolaan ini, tampak truk sampah antre di depan pintu masuk TPST Bantargebang. Isnawa dan Ahok senada mengucapkan hal ini adalah hal yang wajar sebagai masa transisi. "Wajar kan untuk kemas-kemas dan persiapan. Kita kasih waktu kok," tandas Ahok.