Jakarta: Komisi B DPRD DKI Jakarta mengatakan rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) akan menghasilkan retribusi yang sangat besar. Dengan rencana tarif ERP paling kecil Rp5 ribu dan paling besar Rp19 ribu, ditaksir mampu menghasilkan retribusi mencapai Rp60 miliar per hari.
"Karena kalau itu benar diterapkan tadi juga kita dapatkan info, itu tidak kurang per hari sekitar Rp30 miliar - Rp60 miliar dana yang masuk. Satu perjalanan itu Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar. Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 16 Januari 2023.
Ismail menegaskan dengan biaya pemasukan daerah sebesar itu harus mampu berkontribusi dalam memperbaiki sistem transportasi di Ibu Kota. Selain itu, pihaknya menyarankan dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI baru yang khusus mengelola ERP.
"Kalau ini di terapkan pemungutan terhadap jalan tersebut ya yang berhak untuk mendapatkan hasilnya itu kembali kepada masyarakat (melalui pelayanan transportasi)," jelas dia.
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan rencana penerapan ERP masih dalam pembahasan payung hukum melalui Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PL2SE). Sehingga, program yang dinilai mampu mengatasi kemacetan masih terlampau jauh untuk diterapkan.
"Sepanjang yang saya ikuti di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), itu juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan tajam yang mengkritisi. Karena di sana (pembahasan) sudah sampai pasal per pasal," beber Ismail.
Jakarta: Komisi B DPRD DKI Jakarta mengatakan rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (
ERP) akan menghasilkan retribusi yang sangat besar. Dengan rencana tarif ERP paling kecil Rp5 ribu dan paling besar Rp19 ribu, ditaksir mampu menghasilkan retribusi mencapai Rp60 miliar per hari.
"Karena kalau itu benar diterapkan tadi juga kita dapatkan info, itu tidak kurang per hari sekitar Rp30 miliar - Rp60 miliar dana yang masuk. Satu perjalanan itu Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar. Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya," ujar Ketua Komisi B
DPRD DKI Jakarta, Ismail, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 16 Januari 2023.
Ismail menegaskan dengan biaya pemasukan daerah sebesar itu harus mampu berkontribusi dalam memperbaiki sistem transportasi di Ibu Kota. Selain itu, pihaknya menyarankan dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI baru yang khusus mengelola ERP.
"Kalau ini di terapkan pemungutan terhadap jalan tersebut ya yang berhak untuk mendapatkan hasilnya itu kembali kepada masyarakat (melalui pelayanan transportasi)," jelas dia.
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan rencana penerapan
ERP masih dalam pembahasan payung hukum melalui Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PL2SE). Sehingga, program yang dinilai mampu mengatasi kemacetan masih terlampau jauh untuk diterapkan.
"Sepanjang yang saya ikuti di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), itu juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan tajam yang mengkritisi. Karena di sana (pembahasan) sudah sampai pasal per pasal," beber Ismail.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
