medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta mendesak badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mempertanggungjawabkan setiap penyertaan modal pemerintah (PMP) yang diterima dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Desakan itu ditujukan khususnya kepada 26 BUMD di DKI yang kerap tidak menyerap anggaran secara optimal.
Beberapa BUMD bahkan tidak berhasil menyerap PMP karena hanya mengedepankan raihan PMP tanpa perencanaan yang matang.
Anggota Komisi C DPRD DKI dari Partai NasDem, James Arifin Sianipar, menyatakan DPRD ingin semua BUMD yang masih menyimpan dana PMP dikembalikan ke kas Pemprov DKI. Setelah dikembalikan, baru BUMD bisa mengajukan lagi untuk mendapat PMP.
"Saat melakukan analisis bisnis, berapa hasil investasi yang bisa dikontribusikan ke Pemprov DKI harus dicantumkan. Selama ini mereka dapat uang dulu, tapi enggak mau melaksanaan pekerjaan, malah ditaruh di deposito," kata James di Gedung DPRD DKI, kemarin.
James memberi contoh PD PAL Jaya yang masih berutang satu program kegiatan sekitar Rp300 miliar. Dari total dana itu baru terpakai Rp70 miliar.
Selain itu, PT Jakarta Propertindo yang mengusulkan dana PMP kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara sebesar Rp3,4 triliun masih mengendapkan PMP tahun anggaran 2014 sebesar Rp650 miliar.
Baca: Konsep Berlapis Amankan Anggaran Ala Ahok Patut Dipertahankan
Ia juga menyebutkan PD Pasar Jaya belum merealisasi PMP sebesar Rp300 miliar tahun 2016 yang direncanakan digunakan untuk merevitalisasi 20 pasar tradisional. "Disebut sudah maju, tapi sebenarnya sampai sekarang masih proses tender."
Sekalipun sudah jengkel dengan manajemen sebagian besar BUMD, James mengapresiasi PT Pembangunan Jaya Sarana karena tahun lalu mampu memberikan dividen Rp42 miliar kepada Pemprov DKI.
Hal senada dicetuskan anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari bahwa sebagian besar BUMD kebingungan melaksanakan program karena faktor analisis bisnis yang tidak matang.
Contohnya, PD Pasar Jaya kerap membuat analisis kebijakan seadanya. Setelah mendapat PMP, baru menyesuaikan program dengan kebutuhan yang sebenarnya.
"Akibatnya selalu ada revisi. Ada yang mengajukan lelang kerendahan atau akibat material yang mengalami perubahan harga," tandas Ruslan.
Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Yurianto sepakat suntikan PMP kepada BUMD harus lebih selektif. "Kita akan lebih selektif lagi. Kita sepakat dengan upaya pemerintah pusat. Untuk ke depan, kita akan berikan kecil-kecil saja," jelasnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4bazvWWk" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta mendesak badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mempertanggungjawabkan setiap penyertaan modal pemerintah (PMP) yang diterima dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Desakan itu ditujukan khususnya kepada 26 BUMD di DKI yang kerap tidak menyerap anggaran secara optimal.
Beberapa BUMD bahkan tidak berhasil menyerap PMP karena hanya mengedepankan raihan PMP tanpa perencanaan yang matang.
Anggota Komisi C DPRD DKI dari Partai NasDem, James Arifin Sianipar, menyatakan DPRD ingin semua BUMD yang masih menyimpan dana PMP dikembalikan ke kas Pemprov DKI. Setelah dikembalikan, baru BUMD bisa mengajukan lagi untuk mendapat PMP.
"Saat melakukan analisis bisnis, berapa hasil investasi yang bisa dikontribusikan ke Pemprov DKI harus dicantumkan. Selama ini mereka dapat uang dulu, tapi enggak mau melaksanaan pekerjaan, malah ditaruh di deposito," kata James di Gedung DPRD DKI, kemarin.
James memberi contoh PD PAL Jaya yang masih berutang satu program kegiatan sekitar Rp300 miliar. Dari total dana itu baru terpakai Rp70 miliar.
Selain itu, PT Jakarta Propertindo yang mengusulkan dana PMP kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara sebesar Rp3,4 triliun masih mengendapkan PMP tahun anggaran 2014 sebesar Rp650 miliar.
Baca: Konsep Berlapis Amankan Anggaran Ala Ahok Patut Dipertahankan
Ia juga menyebutkan PD Pasar Jaya belum merealisasi PMP sebesar Rp300 miliar tahun 2016 yang direncanakan digunakan untuk merevitalisasi 20 pasar tradisional. "Disebut sudah maju, tapi sebenarnya sampai sekarang masih proses tender."
Sekalipun sudah jengkel dengan manajemen sebagian besar BUMD, James mengapresiasi PT Pembangunan Jaya Sarana karena tahun lalu mampu memberikan dividen Rp42 miliar kepada Pemprov DKI.
Hal senada dicetuskan anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari bahwa sebagian besar BUMD kebingungan melaksanakan program karena faktor analisis bisnis yang tidak matang.
Contohnya, PD Pasar Jaya kerap membuat analisis kebijakan seadanya. Setelah mendapat PMP, baru menyesuaikan program dengan kebutuhan yang sebenarnya.
"Akibatnya selalu ada revisi. Ada yang mengajukan lelang kerendahan atau akibat material yang mengalami perubahan harga," tandas Ruslan.
Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Yurianto sepakat suntikan PMP kepada BUMD harus lebih selektif. "Kita akan lebih selektif lagi. Kita sepakat dengan upaya pemerintah pusat. Untuk ke depan, kita akan berikan kecil-kecil saja," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
