Anies Buru Pengelola Gedung Tinggi Penyedot Air
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyidak kepatuhan pengelolaan gedung di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Foto: Antara/Reno Esnir.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus mengejar pengelola gedung-gedung tinggi yang penyedot air tanah secara berlebihan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menginspeksi gedung-gedung hingga Rabu, 21 Maret 2018.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan pemeriksaan bukan sekadar untuk mencari siapa yang salah. Ia mau para pengelola gedung mengubah sistem pengelolaan air.

"Tujuannya adalah mengubah perilaku di dalam mengelola air baik di dalam mendapatkan air, maupun dalam membuang air," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018.


Mantan Rektor Universitas Paramadina ini meyakini inspeksi mendadak akan mengungkap seluruh penyimpangan para pengelola gedung. Salah satunya terkait pajak air tanah.

"Nah itu dengan sendirinya akan ketahuan. Apakah dia menggunakan air tanah atau menggunakan air PAM. Nanti kita bisa hitung," ungkap Anies.

Selain pembayaran pajak air tanah, Pemprov DKI juga dapat mengetahui sistem pembuangan air limbah perusahaan. "Jadi nanti juga diperiksa air limbahnya sesuai dengan yang diharuskan atau tidak. Kan aturannya ada." 

Lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu meminta pengelola gedung kooperatif. Ia mengaku sudah memberi tahu seluruh pengelola gedung H-7 sebelum sidak dilakukan.

"Sudah. Sudah diminta kirim data. Mereka tahu bahwa akan diinspeksi," pungkas dia.

Baca: Jakarta Selatan Paling Banyak Sedot Air Tanah

Setidaknya, ada 80 gedung yang akan diinspeksi hingga 21 Maret 2018. Gedung-gedung itu berada di kawasan Sudirman-MH Thamrin. 

Kebijakan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2018 pada 6 Februari 2018. Aturan ini terkait pembentukan tim pengawasan instalasi pemanfaatan air dan pengolahan limbah di gedung dan perumahan. 

Anies mengungkapkan tim terdiri dari beberapa unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Cipta Karya, Lingkungan Hidup, serta Perindustrian dan Energi. Satpol PP, Dinas Sumber Daya Air, serta Balai Konservasi Air Tanah juga dilibatkan. 

Ada lima tim dibentuk untuk mendatangi gedung-gedung di Ibu Kota. Masing-masing tim diisi 10 orang.



(OGI)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360