medcom.id, Jakarta: Konsultan e-budgeting Pemprov DKI Jakarta, Gagat Wahono, sudah memberikan keterangan dalam rapat tim angket terkait sistem e-budgeting. Namun, keterangan Gagat dinilai penuh kejanggalan.
Ketua Tim Angket, Muhammad Ongen Sangaji mengatakan, keterangan Gagat yang mengaku memberikan sistem e-budgeting kepada DKI secara cuma-cuma tidak sepenuhnya dipercaya.
“Ini sangat janggal,” kata Ongen usai rapat tim angket di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).
Politisi Hanura itu tak percaya sistem e-budgeting diberikan gratis. Sebab, konsultan yang digunakan daerah lain mendapat bayaran.
"Sistemnya diberikan gratis, itu luar biasa, karena setahu saya sistem itu tidak diberikan gratis. Apa lagi mereka mempekerjakan empat orang," ujarnya.
Terkait hal itu, Ongen akan meminta dan mempelajari dokumen kontrak kerja antara Gagat dan Pemprov DKI. "Kami minta salinan kontrak kerja Pak Gagat dengan Provinsi DKI, kemudian berapa fee yang dibayar Pemprov DKI terhadap tim yang jumlahnya empat orang itu,” katanya.
medcom.id, Jakarta: Konsultan e-budgeting Pemprov DKI Jakarta, Gagat Wahono, sudah memberikan keterangan dalam rapat tim angket terkait sistem e-budgeting. Namun, keterangan Gagat dinilai penuh kejanggalan.
Ketua Tim Angket, Muhammad Ongen Sangaji mengatakan, keterangan Gagat yang mengaku memberikan sistem e-budgeting kepada DKI secara cuma-cuma tidak sepenuhnya dipercaya.
“Ini sangat janggal,” kata Ongen usai rapat tim angket di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).
Politisi Hanura itu tak percaya sistem e-budgeting diberikan gratis. Sebab, konsultan yang digunakan daerah lain mendapat bayaran.
"Sistemnya diberikan gratis, itu luar biasa, karena setahu saya sistem itu tidak diberikan gratis. Apa lagi mereka mempekerjakan empat orang," ujarnya.
Terkait hal itu, Ongen akan meminta dan mempelajari dokumen kontrak kerja antara Gagat dan Pemprov DKI. "Kami minta salinan kontrak kerja Pak Gagat dengan Provinsi DKI, kemudian berapa
fee yang dibayar Pemprov DKI terhadap tim yang jumlahnya empat orang itu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
