Timika: Masyarakat sipil di Kampung Banti dan Kimbely, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, sengaja dijadikan tameng oleh kelompok bersenjata. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey meminta orang-orang yang disebut polisi kelompok kriminal bersenjata (KKB) membuka akses agar suplai makanan maupun bantuan kesehatan bisa masuk ke daerah itu.
"Kita minta kelompok sipil bersenjata untuk tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng. Mereka harus buka akses untuk pelayanan dan misi kemanusiaan," kata Frits seperti dilansir Antara, Jumat, 17 November 2017.
Saat ini, jelas Frits, aparat TNI, Polri, serta Pemkab Mimika telah mengirim bahan makanan ke wilayah di sekitar Polsek Tembagapura. Sayangnya, masyarakat tak berani mengambil bahan makanan karena takut keselamatan terancam.
"Bahan makanan dan lainnya itu sekarang tertahan di Tembagapura karena tidak ada akses untuk droping ke kampung-kampung itu. Sekali lagi atas nama kepentingan kemanusiaan, ini harus dibuka," tutur Frits.
Menurut Frits, Komnas HAM perwakilan Papua telah beberapa kali bernegosiasi dengan KKB. Hasilnya masih nihil.
"Sampai sekarang tetap buntu. Awalnya sudah ada yang bersedia berkomunikasi, namun kemudian sudah tidak mau lagi," ujar Frits tanpa menyebut identitas kelompok tersebut.
Komnas HAM terus berupaya membangun komunikasi dan pendekatan ke KKB agar mengkahiri intimidasi terhadap warga sipil. Kelompok itu juga diminta membuka akses agar ribuan warga sipil bisa menerima bantuan. Negosiasi dilakukan bersama tim Mabes Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuka agama di wilayah itu.
"Kami terus melakukan upaya itu. Apapun kepentingan mereka, akses ini harus dibuka. Masyarakat sipil tidak bisa dijadikan tameng. Sekarang korban terus berjatuhan," ujar Frits.
Timika: Masyarakat sipil di Kampung Banti dan Kimbely, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, sengaja dijadikan tameng oleh kelompok bersenjata. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey meminta orang-orang yang disebut polisi kelompok kriminal bersenjata (KKB) membuka akses agar suplai makanan maupun bantuan kesehatan bisa masuk ke daerah itu.
"Kita minta kelompok sipil bersenjata untuk tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng. Mereka harus buka akses untuk pelayanan dan misi kemanusiaan," kata Frits seperti dilansir
Antara, Jumat, 17 November 2017.
Saat ini, jelas Frits, aparat TNI, Polri, serta Pemkab Mimika telah mengirim bahan makanan ke wilayah di sekitar Polsek Tembagapura. Sayangnya, masyarakat tak berani mengambil bahan makanan karena takut keselamatan terancam.
"Bahan makanan dan lainnya itu sekarang tertahan di Tembagapura karena tidak ada akses untuk droping ke kampung-kampung itu. Sekali lagi atas nama kepentingan kemanusiaan, ini harus dibuka," tutur Frits.
Menurut Frits, Komnas HAM perwakilan Papua telah beberapa kali bernegosiasi dengan KKB. Hasilnya masih nihil.
"Sampai sekarang tetap buntu. Awalnya sudah ada yang bersedia berkomunikasi, namun kemudian sudah tidak mau lagi," ujar Frits tanpa menyebut identitas kelompok tersebut.
Komnas HAM terus berupaya membangun komunikasi dan pendekatan ke KKB agar mengkahiri intimidasi terhadap warga sipil. Kelompok itu juga diminta membuka akses agar ribuan warga sipil bisa menerima bantuan. Negosiasi dilakukan bersama tim Mabes Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuka agama di wilayah itu.
"Kami terus melakukan upaya itu. Apapun kepentingan mereka, akses ini harus dibuka. Masyarakat sipil tidak bisa dijadikan tameng. Sekarang korban terus berjatuhan," ujar Frits.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
