medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait dengan kekerasan anak. Terutama berkaitan dengan terjadinya perkawinan pada usia anak.
Priscilla Mariana, 17, hari ini berkesempatan menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggantikan Yohana Yembise. Ria sapaan akrab Priscilla berlakon sebagai menteri tersebut dalam event "Sehari Jadi Menteri" yang diselenggarakan Kementerian PPPA bersama Plan International.
Usai rapat pimpinan bersama Deputi dan Staf ahli Menteri PPPA, Menteri Ria lantas mendorong Presiden Jokowi untuk segera mempertimbangkan dan mengesahkan Perppu tersebut. Menurutnya, Perppu ini harus segera dilaksanakan guna melancarkan semua solusi permasalahan bagi kaum perempuan, terutama pada anak-anak.
"Jadi Pak Presiden, jika anda menyaksikan saya sekarang ini. Tolong pak, ini penting sekali. Karena jika tidak ada peraturan yang sah kami juga tidak bisa bergerak. Kami mohon kerjasamanya," kata Ria kepada wartawan usai rapat di lantai 10 Gedung Kementrian PPPA, Jalan Merdeka Barat, Selasa (11/10/2016)
Tak hanya itu, perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini juga menyampaikan beberapa poin rekomendasi hasil rapat. Dia bilang, kementeriannya akan mencanangkan Program Gerakan Kembali Sekolah (Gemas). Program ini merangkul kembali perempuan usian anak yang putus sekolah lantaran telah menikah.
"Pemerintah mau merangkul anak-anak yang putus sekolah karena perkawinan usia anak. Dengan cara membuat kerja sama dengan kementerian terkait, menetapkan program sekolah pilot projek ini dan wajibkan sekolah menerima kembali anak-anak yang sempat putus sekolah," ujarnya.
Tak hanya itu, Ria juga akan membuat 'Taman Pelangi' di berbagai daerah. Tempat ini berfungsi mengembalikan psikologi dan mental anak serta memberdayakan anak yang harapannya terputus karena pernikahan pada usia anak.
Tak cukup di situ, Menteri Ria juga punya program yang dinamakan CDEF yakni singkatan dari cari tau, dekati, empati, dan forum kepada anak agar tidak mengarah kepada pergaulan bebas.
"Lalu kita canangkan gerakan 'Saya Berani Menolak'. Perempuan mesti berani menolak untuk bisa menentukan sendiri tanpa adanya perkawinan usia anak," ucapnya.
Sementara itu, masih di lokasi yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengapresiasi kegiatan tersebut.
"Sesuai dengan yang mereka katakan dalam rapat yang jadi menteri. Perlu ada pilot projek, hal-hal yang luar biasa dilakukan calon pemimpin kita masa depan, mereka yang akan menggantikan kita jadi menteri dan deputi walaupun simulasi saja tapi sudah terlihat," kaya Yohana.
Menurut Yohana, poin yang disampaikan Ria dan jajarannya realistis untuk diwujudkan. Aksi Ria cs membuahkan pemikiran yang bisa dikomunikasikan dengan kementerian lain.
"Ada hubungan erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama menyangkut pesantren dan madrasah," ujarnya.
Yohana mengatakan, pernikahan usia anak memang menjadi fokus dirinya saat ini. Selain itu, isu ini juga telah banyak di bahas di dunia internasional.
"Ini merupakn hal penting sekali diskusikan mengenai anak ini bisa kembali ke daerahnya membantu kami untuk kampanyekan advokasi pernikahan usia anak," ucapnya.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait dengan kekerasan anak. Terutama berkaitan dengan terjadinya perkawinan pada usia anak.
Priscilla Mariana, 17, hari ini berkesempatan menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggantikan Yohana Yembise. Ria sapaan akrab Priscilla berlakon sebagai menteri tersebut dalam event "Sehari Jadi Menteri" yang diselenggarakan Kementerian PPPA bersama Plan International.
Usai rapat pimpinan bersama Deputi dan Staf ahli Menteri PPPA, Menteri Ria lantas mendorong Presiden Jokowi untuk segera mempertimbangkan dan mengesahkan Perppu tersebut. Menurutnya, Perppu ini harus segera dilaksanakan guna melancarkan semua solusi permasalahan bagi kaum perempuan, terutama pada anak-anak.
"Jadi Pak Presiden, jika anda menyaksikan saya sekarang ini. Tolong pak, ini penting sekali. Karena jika tidak ada peraturan yang sah kami juga tidak bisa bergerak. Kami mohon kerjasamanya," kata Ria kepada wartawan usai rapat di lantai 10 Gedung Kementrian PPPA, Jalan Merdeka Barat, Selasa (11/10/2016)
Tak hanya itu, perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini juga menyampaikan beberapa poin rekomendasi hasil rapat. Dia bilang, kementeriannya akan mencanangkan Program Gerakan Kembali Sekolah (Gemas). Program ini merangkul kembali perempuan usian anak yang putus sekolah lantaran telah menikah.
"Pemerintah mau merangkul anak-anak yang putus sekolah karena perkawinan usia anak. Dengan cara membuat kerja sama dengan kementerian terkait, menetapkan program sekolah pilot projek ini dan wajibkan sekolah menerima kembali anak-anak yang sempat putus sekolah," ujarnya.
Tak hanya itu, Ria juga akan membuat 'Taman Pelangi' di berbagai daerah. Tempat ini berfungsi mengembalikan psikologi dan mental anak serta memberdayakan anak yang harapannya terputus karena pernikahan pada usia anak.
Tak cukup di situ, Menteri Ria juga punya program yang dinamakan CDEF yakni singkatan dari cari tau, dekati, empati, dan forum kepada anak agar tidak mengarah kepada pergaulan bebas.
"Lalu kita canangkan gerakan 'Saya Berani Menolak'. Perempuan mesti berani menolak untuk bisa menentukan sendiri tanpa adanya perkawinan usia anak," ucapnya.
Sementara itu, masih di lokasi yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengapresiasi kegiatan tersebut.
"Sesuai dengan yang mereka katakan dalam rapat yang jadi menteri. Perlu ada pilot projek, hal-hal yang luar biasa dilakukan calon pemimpin kita masa depan, mereka yang akan menggantikan kita jadi menteri dan deputi walaupun simulasi saja tapi sudah terlihat," kaya Yohana.
Menurut Yohana, poin yang disampaikan Ria dan jajarannya realistis untuk diwujudkan. Aksi Ria cs membuahkan pemikiran yang bisa dikomunikasikan dengan kementerian lain.
"Ada hubungan erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama menyangkut pesantren dan madrasah," ujarnya.
Yohana mengatakan, pernikahan usia anak memang menjadi fokus dirinya saat ini. Selain itu, isu ini juga telah banyak di bahas di dunia internasional.
"Ini merupakn hal penting sekali diskusikan mengenai anak ini bisa kembali ke daerahnya membantu kami untuk kampanyekan advokasi pernikahan usia anak," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
