Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Oknum Nakal Sudah Incar Proyek Satelit Sejak 2011

Nasional mahfud md kasus korupsi bpkp Kementerian Pertahanan Crosscheck Kasus Kontrak Satelit di Kemenhan
Theofilus Ifan Sucipto • 16 Januari 2022 12:48
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan oknum nakal sudah mengincar proyek satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur sejak jauh-jauh hari. Proyek baru berjalan pada 2015.
 
“Proyek ini sudah mulai diincar sekelompok orang atas nama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sejak 2011,” kata Mahfud dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Blak-blakan Mahfud MD Bongkar Mafia di Kemhan,’ Minggu, 16 Januari 2022.
 
Hal itu terkuak dari investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, saksi mengakui sudah mengeluarkan berbagai biaya untuk memuluskan proyek itu sejak 2012.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kemudian lahirlah kasus Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) menugaskan Kemenhan yang menurut BPKP melanggar aturan,” papar Mahfud.
 
Mahfud menyebut BPKP juga menemukan kontrak antara Kemenhan dengan berbagai perusahaan sebelum ada anggaran. Menteri Pertahanan kala itu, Ryamizard Ryacudu, sempat mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta dukungan dana.
 
“Presiden membicarakan di kabinet dan memerintahkan satelit orbit diselamatkan. Perintah Presiden ke Menko Polhukam (saat itu, Wiranto) bertanggal 25 Agustus 2018,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
 
Solusi yang diharapkan tak kunjung tiba dan kadung berlarut. Belakangan, BPKP diminta menginvestigasi hal tersebut.
 
“Mereka (oknum nakal) diduga sengaja mengambil keuntungan proyek satelit Kemenhan,” tutur Mahfud.
 
Pemerintah mulai mengusut dugaan penyalahgunaan sejumlah kontrak satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur di Kemenhan. Mahfud menyebut pelanggaran yang terjadi dalam kurun 2015-2016 itu mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliaran rupiah.
 
"Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomhan atau satelit komunikasi pertahanan dengan nilai sangat besar padahal anggarannya belum ada. Berdasarkan kontrak itu, kontrak yang tanpa anggaran negara itu, jelas melanggar prosedur," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Kamis, 13 Januari 2022.
 
Mahfud menyampaikan Kemenhan melakukan kontrak dengan Avanti untuk penyewaan satelit Artemis pada 2015, padahal anggarannya belum tersedia. Selain Avanti, kontrak proyek Satkomhan dilakukan dengan beberapa perusahaan, yakni Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat.
 
Baca: BPKP: Dugaan Korupsi Sangat Kuat dalam Proyek Satelit Kemenhan
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif