KPK Didorong Tetapkan Pelaku Atas Laporan Demurrage Beras

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong menetapkan pelaku atas laporan demurrage beras. Skandal itu sudah menjadi atensi publik. "Apakah peristiwa itu terjadi dan siapa kah pelakunya, siapa pelaku utamanya dan orang-orang yang turut serta dalam peristiwa tersebut," kata Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Agustus 2024. Gerak cepat KPK dinilai perlu, karena skandal itu berkaitan dengan stabilitas pangan di Indonesia. Apalagi, kata Azmi, potensi kerugian negaranya menyentuh Rp294,5 miliar. "KPK harus mengambil langkah cepat dan terukur melakukan penyelidikan dan memanggil para pihak terkait dengan segera," ucap Azmi. KPK juga diminta tidak mengabaikan aduan tersebut. Sebab, laporan merupakan bantuan dari masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sudah dilaporkan maka adalah kewajiban hukum KPK," ujar Azmi. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK usai adanya kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu juga memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya. “Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024. Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan diyakini merugikan negara Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar. KPK diharap menindaklanjuti laporan itu. Sejumlah pihak terkait diharap diklarifikasi lebih lanjut.