Jakarta: Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen (Purn) Suhardi Alius menyebut radikalisme di Indonesia harus ditanggulangi. Pasalnya, paham tersebut telah menyebar ke sejumlah kelompok masyarakat.
Suhardi mengutip survei Alvara Research Center dan Mata Air Foundation pada 2017. Hasil survei menunjukkan 23,4 persen mahasiswa setuju jihad untuk tegaknya negara Islam dan khilafah.
“Bukan main-main ini challenge-nya luar biasa,” kata Suhardi dalam diskusi virtual, Sabtu, 13 Februari 2021.
Baca: Teknologi Berkembang, Milenial Rentan Terpapar Radikalisme
Suhardi menyebut 23,3 persen pelajar SMA juga setuju jihad untuk tegaknya negara Islam dan khilafah. Kemudian 19,4 persen pegawai negeri sipil (PNS) dan 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
“Bahkan ada 9,1 persen pegawai BUMN yang juga menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila,” papar dia.
Menurut Suhardi, pemerintah harus sigap menindaklanjuti data tersebut. Apalagi, penyebaran paham radikalisme dan rekrutmen terorisme dilakukan melalui media sosial, sehingga perlu dipantau secara ketat.
“Kalau kita tidak siap menghadapi itu, runtuh Indonesia,” terang mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri itu.
Jakarta: Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen (Purn) Suhardi Alius menyebut
radikalisme di Indonesia harus ditanggulangi. Pasalnya, paham tersebut telah menyebar ke sejumlah kelompok masyarakat.
Suhardi mengutip survei Alvara Research Center dan Mata Air Foundation pada 2017. Hasil survei menunjukkan 23,4 persen
mahasiswa setuju jihad untuk tegaknya negara Islam dan khilafah.
“Bukan main-main ini
challenge-nya luar biasa,” kata Suhardi dalam diskusi virtual, Sabtu, 13 Februari 2021.
Baca: Teknologi Berkembang, Milenial Rentan Terpapar Radikalisme
Suhardi menyebut 23,3 persen pelajar SMA juga setuju jihad untuk tegaknya negara Islam dan khilafah. Kemudian 19,4 persen pegawai negeri sipil (PNS) dan 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
“Bahkan ada 9,1 persen pegawai BUMN yang juga menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila,” papar dia.
Menurut Suhardi, pemerintah harus sigap menindaklanjuti data tersebut. Apalagi, penyebaran paham radikalisme dan rekrutmen
terorisme dilakukan melalui media sosial, sehingga perlu dipantau secara ketat.
“Kalau kita tidak siap menghadapi itu, runtuh Indonesia,” terang mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
