Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lebih galak memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bahkan, tak takut menyasar mafia di tindak pidana tersebut.
"Jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya," kata Benny dalam sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikutip Selasa, 4 Juni 2024.
Menurut Benny, ada penelusuran pihaknya terkait perdagangan orang yang terus menjamur. Benny menilai ada komplotan yang membekingi aktivitas tersebut.
Negara, kata dia, tidak boleh kalah dengan mafia TPPO. Negara harus hadir untuk melindungi warganya.
"Saya ingin ada efek jera, saya ingin negara tidak kalah melawan para sindikat dan mafia. Republik ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat duduk satu meja sama sindikat penempatan ilegal," tuturnya.
Di sisi lain, Benny memberi wejangan pada sivitas akademika supaya terhindar dari TPPO. Mahasiswa perlu memperhatikan penawaran hingga alur penempatan kerja.
Benny mencontohkan soal visa yang digunakan dalam penempatan kerja di luar negeri. Jika resmi, visa yang digunakan adalah visa kerja. Bila tidak resmi, maka bisa dipastikan visa menggunakan visa turis atau umrah.
Selain itu, Benny mengatakan sindikat TPPO kerap menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Termasuk, pemberangkatan secara cepat dan menanggung penuh seluruh biaya.
"Cara kedua propaganda media sosial. Media sosial banyak dipenuhi tawaran peluang kerja di luar negeri. Jika tawaran melalui perusahaan pastikan perusahaan itu resmi, aktif, terdaftar," ujarnya.
BP2MI, kata Benny, memiliki daftar nama 300 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi. Daftar itu bisa menjadi acuan mahasiswa.
Adapun modus lain TPPO yakni menggunakan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menjanjikan dapat membantu melakukan penempatan di luar negeri. Padahal, LPK sama sekali tak memiliki kewenangan penempatan.
"Tidak sedikit LPK yang menawarkan seseorang untuk bekerja di luar negeri. Ini adalah bagian dari kejahatan, modus operandi sebagai tempat pelatihan yang menawarkan pekerjaan," tuturnya.
BP2MI terus menggencarkan sosialisasi pencegahan TPPO. Sosialisasi itu terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.
Benny berharap para mahasiswa yang mendapat sosialisasi pencegahan dapat membantu mengedukasi masyarakat. Agar, semakin banyak yang mengetahui modus-modus sindikat TPPO.
"Ini yang harus kita lawan, kampus ini menjadi basis perlawanan secara intelektual, akademik, kebenaran. BP2MI butuh kampus, BP2MI butuh lembaga pendidikan," tutur Benny.
Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (
BP2MI), Benny Rhamdani, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lebih galak memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bahkan, tak takut menyasar mafia di tindak pidana tersebut.
"Jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya," kata Benny dalam sosialisasi pencegahan
TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikutip Selasa, 4 Juni 2024.
Menurut Benny, ada penelusuran pihaknya terkait perdagangan orang yang terus menjamur. Benny menilai ada komplotan yang membekingi aktivitas tersebut.
Negara, kata dia, tidak boleh kalah dengan mafia TPPO. Negara harus hadir untuk melindungi warganya.
"Saya ingin ada efek jera, saya ingin negara tidak kalah melawan para sindikat dan mafia. Republik ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat duduk satu meja sama sindikat penempatan ilegal," tuturnya.
Di sisi lain, Benny memberi wejangan pada sivitas akademika supaya terhindar dari TPPO. Mahasiswa perlu memperhatikan penawaran hingga alur penempatan kerja.
Benny mencontohkan soal visa yang digunakan dalam penempatan kerja di luar negeri. Jika resmi, visa yang digunakan adalah visa kerja. Bila tidak resmi, maka bisa dipastikan visa menggunakan visa turis atau umrah.
Selain itu, Benny mengatakan sindikat TPPO kerap menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Termasuk, pemberangkatan secara cepat dan menanggung penuh seluruh biaya.
"Cara kedua propaganda media sosial. Media sosial banyak dipenuhi tawaran peluang kerja di luar negeri. Jika tawaran melalui perusahaan pastikan perusahaan itu resmi, aktif, terdaftar," ujarnya.
BP2MI, kata Benny, memiliki daftar nama 300 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi. Daftar itu bisa menjadi acuan mahasiswa.
Adapun modus lain TPPO yakni menggunakan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menjanjikan dapat membantu melakukan penempatan di luar negeri. Padahal, LPK sama sekali tak memiliki kewenangan penempatan.
"Tidak sedikit LPK yang menawarkan seseorang untuk bekerja di luar negeri. Ini adalah bagian dari kejahatan, modus operandi sebagai tempat pelatihan yang menawarkan pekerjaan," tuturnya.
BP2MI terus menggencarkan sosialisasi pencegahan TPPO. Sosialisasi itu terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.
Benny berharap para mahasiswa yang mendapat sosialisasi pencegahan dapat membantu mengedukasi masyarakat. Agar, semakin banyak yang mengetahui modus-modus sindikat TPPO.
"Ini yang harus kita lawan, kampus ini menjadi basis perlawanan secara intelektual, akademik, kebenaran. BP2MI butuh kampus, BP2MI butuh lembaga pendidikan," tutur Benny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
