Sidang terhadap mantan Hakim Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang terhadap mantan Hakim Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jaksa Minta Keberatan Eks Hakim Merry Ditolak

Nasional Kasus suap hakim
Achmad Zulfikar Fazli • 24 Januari 2019 13:01
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menepis seluruh nota keberatan mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba. Jaksa meminta perkara Merry dilanjutkan.
 
Pada nota keberatan, Merry menyebut JPU KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam menjeratnya. Bukti permulaan berupa minimal dua alat bukti sebagai syarat penetapan sebagai tersangka dianggap tidak terpenuhi.
 
JPU KPK Putra Iskandar membantah keberatan Merry. Menurut dia, asas umum pembuktian merupakan prinsip dalam menilai kecukupan alat bukti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa, kata dia, tidak semata atas keterangan saksi dalam menilai kesalahan terdakwa. Tapi, didukung alat bukti yang sah dan berkesesuaian untuk memberi petunjuk adanya perbuatan pidana.
 
"Maka eksepsi harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima," ujar Putra dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Merry Purba di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
 
Jaksa juga membantah tak ada barang bukti uang yang diduga untuk menyuap Merry. Penyidik telah menyita sebagian uang haram dari tangan panitera pengganti Pengadilan Tipikor Medan, Helpandi terkait suap kepada Merry.
 
(Baca juga: Hakim Merry Bantah Dissenting Opinion Diintervensi)
 
"Membuktikan peristiwa pidana tidak disyaratkan harus ada barang bukti yang menyertainya. Penuntut umum mendapat tanggung jawab pembuktian. Kami telah memiliki barang bukti uang SGD130 ribu dari tangan Helpandi bagian dari SGD280 ribu," kata Putra.
 
Merry sebelumnya didakwa menerima suap senilai SGD150 ribu dari pengusaha Tamin Sukardi. Fulus itu diterima Merry lewat perantara Helpandi.
 
Suap tersebut bertujuan agar Merry dan anggota hakim, Sontan, memutus Tamin Sukardi tidak terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Medan. Kala itu, Tamin terjerat kasus korupsi terkait pengalihan tanah negara milik PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
 
Merry didakwa melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi