Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melakukan aksi 1000 tanda tangan sebagai dukungan untuk KPK dan Polri di depan Kampus FH UII, Senin (26/1/2015)--Antara/Noveradika
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melakukan aksi 1000 tanda tangan sebagai dukungan untuk KPK dan Polri di depan Kampus FH UII, Senin (26/1/2015)--Antara/Noveradika

Forum Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia Dukung KPK

Mufti Sholih • 27 Januari 2015 18:52
medcom.id, Jakarta: Sejumlah Dekan fakultas hukum yang tergabung dalam Forum Dekan Komunikasi Dekan FH mendatangi Gedung KPK. Mereka menyatakan sikap untuk mendukung KPK dalam menghadapi polemik kriminalisasi Pimpinan KPK.
 
"Kami dekan FH dari PTS dan PTN memberikan support. Kita memiliki tekad yang sama untuk memberikan dukungan moril pada KPK untuk menanggani kasus korupsi," ujar Topo Santoso, juru bicara Forum Dekan FH sekaligus Dekan FH UI di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2015).
 
Dukungan tersebut, kata Topo, dituangkan dalam pernyataan sikap bersama sejumlah dekan yakni dari FH UI, FH Unair, FH Unsri, FH Universitas Andalas, FH Universitas Hasanuddin, dan FH Universitas Tarumanagara.

Pertama, kata Topo, mereka memberikan dukungan moril pada KPK agar tidak gentar dan terus melanjutkan proses penyidikan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. "Upaya-upaya pelemahan terhadap KPK dapat dikategorikan sebagai penghalangan terhadap proses penegakan hukum atau obstruction of justice," imbuh dia.
 
Kemudian, kata dia, meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas agar tidak terjadi upaya pembalasan terhadap atas langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. "Hal ini sesuai dengan norma universal non retaliation, UNCAC dan Jakarta Statement on principles for Anti Corruption Agencies 2012. Oleh karenanya kami meminta proses atas laporan yang menyangkut kriminalisasi komisioner KPK yang terjadi sebelum mereka bertugas di KPK ditunda prosesnya," sebut Topo.
 
Ketiga, perstiwa antar kelembagaan penegak hukum yang berkembang saat ini jangan sampai menjadi pengalihan isu (misleading) pemberantasan tindak korupsi. Sementara terkait kekosongan jabatan kapolri definitif, mereka berharap Presiden mengajukan kembali calon kapolri yang memenuhi syarat, bersih dari masalah hukum dan bisa diterima masyarakat melalui proses seleksi yang transparan.
 
"Meminta Presiden segera melakukan langkah-langkah konkrit sehingga terbentuk lembaga penegak hukum yang bersih dan profesional," tegas dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(KRI)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan