Terdakwa kasus makar dan penodaan agama Ahmad Musadeq (tengah), Andry Cahya (kiri) dan Mahful Muis Tumanurung mendengarkan tuntutan jaksa di Pengadian Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (8/2/2017). Foto: Antara Foto/Rosa Panggabean.
Terdakwa kasus makar dan penodaan agama Ahmad Musadeq (tengah), Andry Cahya (kiri) dan Mahful Muis Tumanurung mendengarkan tuntutan jaksa di Pengadian Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (8/2/2017). Foto: Antara Foto/Rosa Panggabean.

Kuasa Hukum Sebut Banyak Keganjilan Proses Hukum Eks Gafatar

Nasional gafatar
Riyan Ferdianto • 07 Maret 2017 16:15
medcom.id, Jakarta: Kuasa hukum menyebut ada keganjilan pada proses hukum bekas pimpinan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar): Ahmad Musadeq alias Abdussalam, Mahful Muis, dan Andry Cahya. Ketiga bakal divonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait kasus penodaan agama dan permufakatan makar hari ini.
 
Faldiaz Bachtiar, salah seorang kuasa hukum, menuturkan kejanggalan sudah terjadi sejak penyidikan perkara hingga penuntutan. Dia mencontohkan, para saksi diperiksa tanpa didampingi pengacara ketika penyidikan berlangsung.
 
"BAP (berita acara pemeriksaan) penyidik lebih banyak menanyakan pendapat saksi ketimbang fakta-fakta yang terjadi," ujar Bachtiar dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 7 Maret 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pihaknya tidak menerima surat perintah penyidikan atas nama Abdussalam dan Andry Cahya. Selain itu, polisi juga tiba-tiba memasukkan pasal makar.
 
"Surat Perintah Penyidikan pada 26 Januari 2016 hanya memuat Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama, sedangkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) yang dikeluarkan 18 Mei 2016 memuat Pasal yang berbeda, yakni Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP serta 107 KUHP," ujar dia.
 
Bachtiar juga menilai hakim tidak adil kepada para terdakwa karena porsi sidang yang tak seimbang dan pembatasan jumlah saksi yang dihadirkan. Hakim juga dianggap berat sebelah.
 
"Jaksa penuntut umum (JPU) diberi waktu sidang seminggu sekali. Sementara tim kuasa hukum mendapat porsi lebih, seminggu tiga kali. Saksi yang dihadirkan jaksa sejumlah 10 orang, sedangkan kuasa hukum hanya diizinkan menghadirkan 5 orang saksi," ujar dia.
 
Baca: Wakil Bupati Gafatar Divonis 2 Tahun
 
Kuasa hukum pun mengkritik JPU. Mereka dianggap membuat tuntutan dengan mengabaikan fakta persidangan.
 
Mussaddeq yang berperan sebagai penasihat spiritual Gafatar dituntut 12 tahun penjara. Tuntutan yang sama diberikan kepada Mahful Muis Tumanurung, wakil presiden Gafatar. Sementara itu, Presiden Gafatar Andry Cahya dituntut hukuman 10 tahun penjara.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif