Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Perppu KPK Dinilai Akan Merusak Demokrasi

Nasional Revisi UU KPK
Medcom • 12 Oktober 2019 15:12
Jakarta: Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi dinilai akan merusak demokrasi. Sebab, UU KPK merupakan hasil produk eksekutif dan legislatif.
 
"Presiden tempo hari mengirim surat persetujuannya untuk revisi UU KPK itu, terus ini sudah jadi," kata Adhie dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2019.
 
Menurut Adhie, semua pihak harus menaati setiap produk UU.Apalagi, tak ada prinsip demokrasi yang dilanggar dalam pembuatan UU tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi kalau ada persoalan setelah itu, berarti ada sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Nah kepada UU KPK yang sudah direvisi ini ada enggak prinsip-prinsip demokrasi yang dilanggar sehingga menimbulkan masalah? Kalau tidak ada maka ini harus dilanjutkan," tegasnya.
 
Adhie mengatakan perppu yang menerabas proses pembuatan UU akan menjadi preseden buruk untuk perkembangan demokrasi. Terlebih, perppu juga tidak semerta-merta menganulir UU KPK hasil revisi.
 
"Nah karena kalau perppu kemudian membekukan, menganulir UU yang sudah jadi pada prosesnya sudah sesuai dengan UU, artinya sudah sesuai persetujuan eksekutif dan legislatif, ini bagi demokrasi buruk," pungkas Adhie.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku masih menimang-nimang opsi penerbitan Perppu KPK. Selain Perppu, opsi lain yang bisa menjadi pilihan, yaitu uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), atau uji materi UU di tingkat legislatif (legislative review).
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif