Fredrich Yunadi Merasa Kebal Hukum
Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik, Fredrich Yunadi, menunjukkan surat kuasa sebagai pengacara terpidana Setya Novanto. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.
Jakarta: Terdakwa perkara merintangi penyelidikan kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Fredrich Yunadi merasa tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Hal itu disampaikan mengacu kepada putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 pada 12 Agustus 2012.

Ia menjelaskan, dalam putusan itu advokat tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela kliennya di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai wajib tunduk dan menaati putusan MK itu.

"Tidak ada alasan apa pun bagi penuntut KPK yang masih berusaha membangkang dan mencoba melawan kontitusi NKRI," ujar Fredrich saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Juni 2018.


Menurut dia, advokat diatur dan tunduk pada kode etik profesi, standar profesi, dan standar pelayanan profesi advokat. Karena itu, ia menilai peraturan organisasi menjadi dasar penilaian menetapkan seorang advokat melangar aturan atau tidak.

"Sedangkan jika yang dituduhkan melakukan pelanggaran kode etik atau melakukan pelanggaran profesi, diproses berdasarkan mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran peraturan profesi," ungkap mantan kuasa hukum Setya Novanto itu.

Baca: Fredrich Tuding Bimanesh Sutarjo Sudah 'Dibeli' KPK

Di sisi lain, advokat merupakan penegak hukum bersama kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Hal itu berdasarkan pada Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian, kekebalan hukum yang dimiliki advokat juga berdasarkan pada Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di beleid tersebut, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

"Sebagaimana Pasal 50 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana," tandas Fredrich.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut Fredrich dengan pidana 12 tahun penjara. Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. 

Fredrich dinilai terbukti merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto dengan cara memanipulasi data medis kliennya dan mengatur RS Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Fredrich dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id