medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setuju bila ada aturan yang membatasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT). Sebab hal itu sesuai dengan konstitusi negara.
"Secara undang-undang di Indonesia kita tidak mungkin mengizinkan ada pernikahan sesama jenis, itu saja. Patokan saya adalah menjalankan konstitusi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).
Sama halnya seperti kawasan Kalijodo, Ahok beralasan penertiban Kalijodo sesuai konstitusi. "Kalijodo itu saya lagi tertibkan karena saya menjalankan konstitusi, amanat undang-undang," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu tak melarang keberadaan LGBT. Asalkan, mereka tidak melakukan kampanye seperti yang marak dilakukan belakangan ini.
"Kamu kalau mau gerakan jangan kampanye yang enggak-enggak. Kalau kamu punya pikiran seperti itu silakan, itu pribadi anda. Kalau anda masuk ke wilayah publik kita ada aturan," tandas Ahok.
Sebelumnya, United Nation Development Program disebut-sebut menyalurkan dana untuk program LGBT di Indonesia. Pemerintah telah meminta UNDP menyetop aliran dana itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah bertemu dengan UNDP di Indonesia. UNDP Indonesia, lanjut JK, tak banyak tahu tentang aliran dana dan proyek yang dimaksud.
"UNDP di sini tidak tahu. Itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Karena itu diminta untuk tidak melanjutkan proyek itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 15 Februari.
JK menjelaskan, UNDP di Indonesia tak terlalu mengikuti proyek itu. Sehingga, tak banyak keterangan didapat terkait aliran dana yang diperkirakan sebesar Rp107,8 miliar itu.
Secara organisasi, pemerintah meminta UNDP di Indonesia memberitahu UNDP Thailand tidak lagi mengalirkan dana ke Indonesia. Aliran dana dari UNDP Thailand, itu masuk kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia.
JK menuturkan, UNDP memberikan informasi aliran dana diberikan kepada LSM yang ada di Indonesia. "Kita minta untuk jangan diteruskan, hentikan itu program yang menurut kabarnya masuk ke Indonesia," kata JK.
Anggota Komisi VIII DPR Bowo Sigit Prabowo mempertanyakan dana senilai Rp107,8 miliar yang diterima dari UNDP untuk program LGBT di Indonesia. Bowo heran dana itu bisa lolos dari pantauan pemerintah.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setuju bila ada aturan yang membatasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT). Sebab hal itu sesuai dengan konstitusi negara.
"Secara undang-undang di Indonesia kita tidak mungkin mengizinkan ada pernikahan sesama jenis, itu saja. Patokan saya adalah menjalankan konstitusi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).
Sama halnya seperti kawasan Kalijodo, Ahok beralasan penertiban Kalijodo sesuai konstitusi. "Kalijodo itu saya lagi tertibkan karena saya menjalankan konstitusi, amanat undang-undang," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu tak melarang keberadaan LGBT. Asalkan, mereka tidak melakukan kampanye seperti yang marak dilakukan belakangan ini.
"Kamu kalau mau gerakan jangan kampanye yang enggak-enggak. Kalau kamu punya pikiran seperti itu silakan, itu pribadi anda. Kalau anda masuk ke wilayah publik kita ada aturan," tandas Ahok.
Sebelumnya, United Nation Development Program disebut-sebut menyalurkan dana untuk program LGBT di Indonesia. Pemerintah telah meminta UNDP menyetop aliran dana itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah bertemu dengan UNDP di Indonesia. UNDP Indonesia, lanjut JK, tak banyak tahu tentang aliran dana dan proyek yang dimaksud.
"UNDP di sini tidak tahu. Itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Karena itu diminta untuk tidak melanjutkan proyek itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 15 Februari.
JK menjelaskan, UNDP di Indonesia tak terlalu mengikuti proyek itu. Sehingga, tak banyak keterangan didapat terkait aliran dana yang diperkirakan sebesar Rp107,8 miliar itu.
Secara organisasi, pemerintah meminta UNDP di Indonesia memberitahu UNDP Thailand tidak lagi mengalirkan dana ke Indonesia. Aliran dana dari UNDP Thailand, itu masuk kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia.
JK menuturkan, UNDP memberikan informasi aliran dana diberikan kepada LSM yang ada di Indonesia. "Kita minta untuk jangan diteruskan, hentikan itu program yang menurut kabarnya masuk ke Indonesia," kata JK.
Anggota Komisi VIII DPR Bowo Sigit Prabowo mempertanyakan dana senilai Rp107,8 miliar yang diterima dari UNDP untuk program LGBT di Indonesia. Bowo heran dana itu bisa lolos dari pantauan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
