Usut Kasus Lukas Enembe, KPK Diminta Tiru Polri

Jakarta: Ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan dugaan rasuah Lukas Enembe dipertanyakan. Gubernur Papua itu mangkir dua panggilan KPK dan belum dijemput paksa. "Polisi saja masih label penyelidikan sudah diberi surat perintah membawa, apalagi ini sudah penyidikan dan oleh KPK, mestinya diterbitkan surat perintah membawa," kata koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Minggu, 23 Oktober 2022. Menurut dia, diperlukan upaya tegas KPK untuk mengusut dugaan rasuah Enembe. Jangan sampai kepercayaan publik pada Korps Antirasuah menurun. Senada, tokoh masyarakat Genyem, Papua, Esau Tegai, menyebut dugaan korupsi Lukas patut ditelisik. Pasalnya, ada indikasi rasuah dalam penganggaran program untuk masyarakat. "Karena terlihat adanya dugaan penyalahgunaan anggaran PROSPEK (Program Strategis Pembangunan Kampung) yang menyebabkan hasil pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat," ujar Esau.   KPK didorong tegas mengusut kasus Lukas. Sebab, kasus tersebut merupakan ranah penegak hukum, karena terkait penggunaan dana pemerintah dan menyangkut hajat hidup masyarakat Papua. "Maka kasus tersebut tidak dalam ranah hukum adat, dan harus mengikuti aturan pemerintah atau hukum negara," kata Esau. Di sisi lain, dia meminta Kementerian Dalam Negeri tak menutup mata atas kondisi Lukas. Esau mendorong pemerintah menyediakan pejabat sementara untuk Provinsi Papua. "Agar pelayanan publik tidak terganggu maka harus ada pejabat sementara sehingga roda pemerintah terus berjalan dengan baik tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat Papua," kata dia.