Penggunaan APBD Provinsi Papua Diyakini Berkaitan dengan Suap Lukas Enembe

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua Dius Enumbi pada Rabu, 19 Oktober 2022. Dia dimintai keterangan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengerjaan proyek infrastruktur di Papua. "Yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan distribusi penggunaan APBD Provinsi Papua," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Oktober 2022. Ipi enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik ke Duis. Penggunaan APBD itu diyakini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. KPK sejatinya memanggil pegawai honorer pada Bendahara Pembantu Setda Papua Nopiles Gombo kemarin. Namun dia mangkir saat keterangannya dibutuhkan penyidik. "Tim penyidik melakukan penjadwalan ulang," ucap Ipi.   KPK segera mengirimkan tim medis independen untuk memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pengiriman tim dokter itu guna membantu pemulihan kesehatan Lukas. "Kita akan visitasi untuk mengatahui kesehatan tersangka LE (Lukas Enembe) guna membantu pemulihan kesehatan dan pengobatan tersangka LE," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Rabu, 19 Oktober 2022. Bantuan medis ini juga dilakukan untuk mempercepat penanganan perkara. Lembaga Antikorupsi tidak mau memaksakan diri memeriksa Lukas dalam keadaan sakit.