Eks Gubernur Riau Annas Maamun keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Susanto
Eks Gubernur Riau Annas Maamun keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Susanto

Catatan Kelam Annas Maamun dari Kasus Asusila Hingga Incaran KPK

Nasional kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 01 Desember 2019 08:00
Jakarta: Pemberian grasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada koruptor mantan Gubernur Riau Annas Maamun masih menuai pro-kontra. Pemberitaan ini seolah membuka kembali catatan kelam politikus Golkar itu.
 
Medcom.id telah menghimpun sejumlah fakta kontroversial Annas Maamun. Mulai dari dugaan kasus asusila hingga belenggu korupsi yang menjerat pria berusia 79 tahun itu.
 
Diduga bertindak asusila

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada 2014, Annas pernah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap WW. WW merupakan putri dari tokoh pendidikan Riau dan mantan anggota DPD RI Soemardi Thaher.
 
Tindakan asusila itu diduga dilakukan di rumah Annas saat WW tengah mengajukan proposal kegiatan. WW merupakan pengajar Bahasa Inggris pada eselon I dan II Pemprov Riau.
 
Alih-alih mendukung program kegiatan tersebut, Annas mengajak WW ke rumah kosong dan melakukan aksi bejatnya itu. Kasus itu menyeruak saat dirinya baru beberapa bulan saja menjabat sebagai gubernur.
 
Annas dilantik pada 19 Februari 2014, sebagai Gubernur Riau menggantikan Rusli Zainal yang divonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terkait kasus suap PON dan kehutanan.
 
Atas kasus dugaan tindakan pelecahan seksual ditujukan WW padanya, Annas justru menuding adanya pemerasan yang dilakukan WW. "Berat dugaan saya dia ini pemerasan," ujar Annas dalam konferensi pers di Hotel The Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019.
 
Sebelum itu, dua wanita lain juga mendapat perlakuan tak senonoh dari Annas. Pertama DS, mantan istri Ketua DPRD Dumai, Riau yang mendapat perlakuan itu saat tengah berkonsultasi mengenai masalah keluarga. Kemudian perempuan berinisial S, seorang asisten rumah tangga Annas saat masih menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir.
 
Umpatan kotor ke wartawan
 
Mantan orang nomor satu di Riau itu juga sempat membuat heboh saat mengatakan umpatan kotor kepada wartawan. Kala itu, Annas tengah dimintai konfirmasi perihal kebijakan nepotisme mengangkat anak kandung menjadi pejabat daerahnya.
 
Fitriana, putri Annas diketahui dilantik sebagai Kepala Seksi Mutasi dan Non-Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Riau. Putri Annas lainnya, Winda Desrina dilantik menjadi Kepala Seksi Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Riau. Putra Annas Maamun, Noor Charis Putra turut dilantik menjadi Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum.
 
Setelah mendapat kecaman bertubi-tubi, Annas akhirnya meminta maaf pada 2 Mei 2014 di rumah dinas Gubernur di Pekanbaru.
 
Warga Riau malu
 
Tindakan asusila, umpatan kotor dan nepotisme yang dilakukan Annas membuat warga Riau merasa risih dan malu. "Jika itu (pencabulan) benar, tentu kami sebagai orang Riau malu besar. (Annas Maamun) sudahlah cabul, suka berkata kotor, nepotismenya pun parah," kata Muhammad seorang PNS di Pemprov Riau, Selasa, 2 Juni 2014.
 
Diboyong KPK
 
Belum meredamnya kabar Asusila, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Annas dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Cibubur, Jakarta Timur bersama sembilan orang lainnya pada 25 September 2014. Annas ditetapkan sebagai penerima suap Rp2 miliar terkait proses alih fungsi 140 hektar lahan kebun sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
 
Dalam kasus ini, ia diganjar hukuman tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Putusan MA itu menambah satu tahun hukuman dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada 24 Juni 2015.
 
Memperoleh grasi
 
Terkait kasus rasuah alih fungsi lahan itu, Annas memperoleh grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi, tertanggal 25 Oktober 2019. Maka Annas dinyatakan bebas pada 3 Oktober 2020, dari semula 3 Oktober 2021.
 
Keputusan Kepala Negara dihujani kritikan dari berbagai pihak. Pertanyaan hingga kekecewaan terhadap ringannya hukuman terpidana korupsi masih menyelimuti.
 
Presiden Jokowi menyebut pemberian grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun atas alasan kemanusiaan. Annas disebut mengidap komplikasi dan sudah tua.
 
"Dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit sakitan terus sehingga dari kaca mata kemanusiaan itu diberikan," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 27 November 2019.
 
'Napas' Annas belum lega
 
Annas belum bisa bernapas lega setelah mendapat grasi dari Presiden. Dari catatan KPK, Annas masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2014 dan RAPBD Tambahan 2015.
 
Penetapan tersangka Annas dalam perkara itu dilakukan saat kasus korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit bergulir. Dia diduga menerima Rp1 miliar dari eks anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari terkait pembahasan RAPBD.
 
Annas dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, tim yang menangani kasus Annas telah melimpahkan perkara tahap satu dari penyidik ke penuntut umum. Perkara itu segera masuk ke pelimpahan tahap dua untuk dibawa ke meja hijau.
 
"(Pelimpahan) berikutnya semoga dalam waktu tidak terlalu lama," kata Febri di Jakarta, Jumat, 29 November 2019.

 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif