Eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Foto: Medcom.di/Candra Yuri Nuralam
Eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Foto: Medcom.di/Candra Yuri Nuralam

Uang Temuan di Laci Lukman Diminta Jadi Rampasan Negara

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 06 Januari 2020 20:41
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta uang hasil sitaan dari ruang kerja eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dirampas untuk negara. Sebab, Lukman tak bisa menjelaskan asal-usul penerimaan uang yang ditemukan petugas KPK pada 18 Maret 2019 itu.
 
"Dan tidak dapat membuktikan tentang penerimaan uang tersebut," kata JPU KPK Ariawan saat membacakan tuntutan terdakwa Romahurmuziy (Romy) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020.
 
Jaksa memerinci petugas KPK menemukan satu buah tas tangan warna hitam dengan emboss Toyota, di dalamnya terdapat uang USD30 ribu. Uang terdiri dari pecahan USD100 sebanyak 300 lembar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lukman dalam persidangan mengaku uang USD30 ribu itu pemberian dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Uang diberikan dalam rangka Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Asia.
 
Ada pula satu buah amplop coklat dengan tulisan 'Sapa Penyuluh Agama Kanwil Kemenang Prov DKI JKT” di dalamnya terdapat uang Rp70 juta. Fulus terdiri dari pecahan Rp100 ribu sebanyak 688 lembar dan Rp50 ribu sebanyak 24 lembar.
 
Petugas Lembaga Antirasuah juga menemukan satu buah amplop coklat dengan tulisan 'DKI' yang di dalamnya terdapat uang Rp30 juta. Terdiri dari uang pecahan Rp100 ribu sebanyak 300 lembar.
 
Satu buah amplop coklat juga ditemukan yang didalamnya terdapat uang Rp59,7 juta yang terdiri dari uang pecahan Rp100 ribu sebanyak 597 lembar. Terakhir, satu buah amplop coklat yang di dalamnya terdapat uang Rp30 juta. Terdiri dari uang pecahan Rp100 ribu sebanyak 300 lembar.
 
Dari semua uang yang ditemukan tersebut, Lukman dinilai tidak didukung dengan pernyataan dan bukti yang sah. "Maka hal itu bersesuaian dengan ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi uang tersebut haruslah di rampas untuk negara," ujar jaksa Ariawan.
 
Romy dituntut hukuman empat tahun penjara denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Romy dinilai terbukti menerima hadiah atau suap darimantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin total Rp325 juta. Kemudian dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi Rp91,4 juta.
 
Romy dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Romy juga dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif