Malang: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta polemik proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diakhiri. Haedar meminta masyarakat menyerahkan pemilihan capim KPK pada Presiden dan DPR.
"Kita berharap Presiden dan DPR betul-betul memilih calon-calon pimpinan KPK yang terbersih dari yang ada," kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 2 September 2019.
Haedar menuturkan pemimpin yang bersih penting untuk keberlangsungan Komisi Antirasuah ke depan. Dia berharap lembaga-lembaga yang dihadirkan untuk memberantas korupsi tidak dilemahkan.
"Saya percaya di negeri ini masih banyak elite termasuk calon-calon pimpinan KPK. Dan ketika mereka terpilih nanti, itu betul-betul punya integritas. Jadi, dia harus bertanggung jawab bahwa pemberantasan korupsi ini pertaruhan bangsa," tegas dia.
Dia yakin segala masukan dari masyarakat didengar oleh Presiden Joko Widodo. Haedar meyakini presiden bakal memilih calon dengan arif dan memenuhi aspirasi masyarakat.
Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, itu menegaskan seluruh pihak harus melepaskan kepentingan jangka pendek dan sektoral di KPK.
"Jangan sampai KPK dan lembaga-lembaga pemerintahan itu jadi tempat perebutan kepentingan yang naif. Naif itu sempit. Yang kemudian menghilangkan dan mengeliminasi kepentingan bangsa yang lebih besar," tegas dia.
Sebanyak 20 capim KPK lolos proses wawancara, uji publik, dan tes kesehatan. Hari ini, pansel memilih 10 nama capim KPK dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.
Mekanismenya, 10 nama tersebut akan diserahkan Presiden ke DPR. Lalu, para capim akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. DPR akan memilih lima dari 10 nama tersebut.
Berikut nama 10 Capim KPK yang diserahkan ke Presiden:
1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,
2. Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri,
3. Jaksa Johanis Tanak,
4. Auditor BPK I Nyoman Wara,
5. Hakim Nawawi Pomolango,
6. Advokat Lili Pintauli Siregar,
7. Dosen Nurul Ghufron,
8. Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan,
9. PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan
10. PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.
Malang: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta polemik proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diakhiri. Haedar meminta masyarakat menyerahkan pemilihan capim KPK pada Presiden dan DPR.
"Kita berharap Presiden dan DPR betul-betul memilih calon-calon pimpinan KPK yang terbersih dari yang ada," kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 2 September 2019.
Haedar menuturkan pemimpin yang bersih penting untuk keberlangsungan Komisi Antirasuah ke depan. Dia berharap lembaga-lembaga yang dihadirkan untuk memberantas korupsi tidak dilemahkan.
"Saya percaya di negeri ini masih banyak elite termasuk calon-calon pimpinan KPK. Dan ketika mereka terpilih nanti, itu betul-betul punya integritas. Jadi, dia harus bertanggung jawab bahwa pemberantasan korupsi ini pertaruhan bangsa," tegas dia.
Dia yakin segala masukan dari masyarakat didengar oleh Presiden Joko Widodo. Haedar meyakini presiden bakal memilih calon dengan arif dan memenuhi aspirasi masyarakat.
Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, itu menegaskan seluruh pihak harus melepaskan kepentingan jangka pendek dan sektoral di KPK.
"Jangan sampai KPK dan lembaga-lembaga pemerintahan itu jadi tempat perebutan kepentingan yang naif. Naif itu sempit. Yang kemudian menghilangkan dan mengeliminasi kepentingan bangsa yang lebih besar," tegas dia.
Sebanyak 20 capim KPK lolos proses wawancara, uji publik, dan tes kesehatan. Hari ini, pansel memilih 10 nama capim KPK dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.
Mekanismenya, 10 nama tersebut akan diserahkan Presiden ke DPR. Lalu, para capim akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. DPR akan memilih lima dari 10 nama tersebut.
Berikut nama 10 Capim KPK yang diserahkan ke Presiden:
1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,
2. Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri,
3. Jaksa Johanis Tanak,
4. Auditor BPK I Nyoman Wara,
5. Hakim Nawawi Pomolango,
6. Advokat Lili Pintauli Siregar,
7. Dosen Nurul Ghufron,
8. Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan,
9. PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan
10. PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
