Jakarta: Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri memiliki banyak terobosan pemberantasan korupsi hingga akar. Ia mengaku caranya bisa membuat para koruptor ketar-ketir.
“Pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan KPK hanya dengan penindakan melalui upaya OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan menurut saya hal tersebut tidak cukup. Harus dilakukan secara integrasi, menyeluruh dan upaya-upaya pencegahan. Selain itu perlu sekali dilakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah,” kata Firli di Jakarta, Senin, 2 September 2019.
Mantan Ajudan Wapres Boediono ini menyebut KPK belum melakukan upaya mitigasi. Padahal, lanjut Firli, mitigasi merupakan leading sector dalam pencegahan korupsi bersama pemerintah.
“KPK itu harus hadir di garda terdepan dalam pendampingan program pemerintah, KPK harus menjadi mitra pemerintah sejak penyusunan program perencanaan pembangunan, penyusunan RPNJP, RPJMN, dan penyusunan RKP bersama pemerintah,” tambahnya.
Kapolda Sumatera Selatan ini mengatakan pengembangan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan. Salah satunya, memberikan pendidikan dan pelatihan terkait wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
Firli juga menyoroti undang-undang yang mengatur tugas pokok KPK. Menurutnya, tugas pokok KPK harus diperluas pada sektor pendidikan masyarakat, pencegahan dengan sasaran pemerintah dan swasta, serta monitoring.
“Korupsi itu timbul dari keserakahan, kebutuhan, kesempatan dan hukum yang rendah. Karenanya untuk memberantasnya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Langkah inovatif dan solutif untuk KPK itulah yang diperlukan untuk KPK ke depan,” tutupnya.
Jakarta: Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri memiliki banyak terobosan pemberantasan korupsi hingga akar. Ia mengaku caranya bisa membuat para koruptor ketar-ketir.
“Pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan KPK hanya dengan penindakan melalui upaya OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan menurut saya hal tersebut tidak cukup. Harus dilakukan secara integrasi, menyeluruh dan upaya-upaya pencegahan. Selain itu perlu sekali dilakukan
monitoring atas pelaksanaan program pemerintah,” kata Firli di Jakarta, Senin, 2 September 2019.
Mantan Ajudan Wapres Boediono ini menyebut KPK belum melakukan upaya mitigasi. Padahal, lanjut Firli, mitigasi merupakan
leading sector dalam pencegahan korupsi bersama pemerintah.
“KPK itu harus hadir di garda terdepan dalam pendampingan program pemerintah, KPK harus menjadi mitra pemerintah sejak penyusunan program perencanaan pembangunan, penyusunan RPNJP, RPJMN, dan penyusunan RKP bersama pemerintah,” tambahnya.
Kapolda Sumatera Selatan ini mengatakan pengembangan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan. Salah satunya, memberikan pendidikan dan pelatihan terkait wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
Firli juga menyoroti undang-undang yang mengatur tugas pokok KPK. Menurutnya, tugas pokok KPK harus diperluas pada sektor pendidikan masyarakat, pencegahan dengan sasaran pemerintah dan swasta, serta
monitoring.
“Korupsi itu timbul dari keserakahan, kebutuhan, kesempatan dan hukum yang rendah. Karenanya untuk memberantasnya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Langkah inovatif dan solutif untuk KPK itulah yang diperlukan untuk KPK ke depan,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
