Mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK). Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul
Mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK). Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul

Eks Sekda Jabar Segera Diadili

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Arga sumantri • 23 Desember 2019 19:23
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melengkapi berkas perkara eks Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa. Berkas tersangka kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, itu telah dilimpahkan ke penuntut umum. 
 
"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka atas nama IWK (Iwa Karniwa)," kata Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.
 
Iwa segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut umum tinggal menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap Iwa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK telah memeriksa 53 orang saksi guna melengkapi berkas perkara Iwa. Saksi terdiri dari sejumlah unsur seperti Anggota DPRD Jawa Barat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat, dan ajudan Sekda Provinsi Jawa Barat
 
KPK juga telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, mantan SKPD Provinsi Jawa Barat, SKPD Bandung, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dan SKPD Pemkab Bekasi.
 
KPK telah menahan Iwa sejak Jumat, 30 Agustus 2019. Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana di markas Lembaga Antirasuah. Iwa mendekam di dalam rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur.
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.
 
Iwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif