Otoritas Jasa Keuangan. Foto:ANT/Aditya
Otoritas Jasa Keuangan. Foto:ANT/Aditya

OJK Diduga Terlibat Kasus Jiwasraya

Nasional Jiwasraya
Kautsar Widya Prabowo • 18 Januari 2020 16:04
Jakarta: Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin menyebut kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya bisa diminimalisasi bila Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pandai menjalankan fungsi pengawasannya. Ia menilai OJK terkesan membiarkan tindakan rasuah yang berujung negara merugi hingga Rp13,7 triliun.
 
"Ada sesuatu yang ditutupi di publik kemudian, bersama-sama terlibat. Saya pastikan OJK terlibat. OJK sangat bertanggung jawab disini," ujar Teddy di diskusi Polemik Jiwasraya dan Prospek Asuransi, di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Januari 2020.
 
Teddy menuturkan dugaan korupsi ini akibat moral hazard atau risiko moral. Tindakan yang jelas dilarang namun dengan sengaja dilanggar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Moral hazard tentu di dalamnya terkait kongkalikong, pat gulipat dengan siapa itu. Kalau orang yang bekerja di sekuritas di insurance enggak memegang moral yang benar, maka semua bisa dimainkan," kata Teddy.
 
Ia memastikan permasalahan justru tidak bertumpu pada kemampuan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasrya Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo. Keduanya sudah memiliki pengalaman yang tidak perlu diragukan dalam bidang asuransi.
 
"Kita tahu direksi Pak Hendrisman akuntan senior. Apa sih posisi yang gak dia pegang di Indonesia ini terkait insurance, ketua asosiasi asuransi jiwa Indonesia (AAJI)," terang Penulis Buku Skandal Jiwasraya.
 
Sementara itu, dihubungi terpisah, Humas OJK Sekar Putri Djarot belum mau bicara banyak terkait tudingan tersebut. Menurutnya, pihak OJK menghormati proses hukum yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung.
 
"OJK mendukung penuh proses hukum Jiwasraya yang sudah berjalan, sementara pemberian data dan informasi juga disampaikan dalam kaitannya dengan proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung," tutur Sekar saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 18 Januari 2020.
 
Kasus Jiwasraya bermula dari laporan pengaduan masyarakat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi sejak 2014 sampai dengan 2018.
 
Jiwasraya melalui unit kerja pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis menjual produk JS Saving Plan dengan tawaran persentase bunga tinggi berkisar antara 6,5 persen dan 10 persen. Dengan itu, JiwaSraya memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp53,27 triliun.
 
Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen. Secara umum, RBC adalah pengukuran tingkat kesehatan finansial suatu perusahaan asuransi, dengan ketentuan OJK mengatur minimal batas RBC sebesar 120 persen.
 
Terdapat empat alternatif penyelamatan Jiwasraya. Mulai dari strategic partner yang menghasilkan dana Rp5 triliun, inisiatif holding asuransi Rp7 triliun, menggunakan skema finansial reasuransi sebesar Rp1 triliun dan sumber dana lain dari pemegang saham sebesar Rp19,89 triliun. Jadi, total dana yang dihimpun dari penyelamatan tersebut sebesar Rp32,89 triliun.
 
Saat ini ada delapan perusahaan yang tertarik menyuntikan dana untuk pemulihan Jiwasraya. Nantinya satu perusahaan dengan penawaran terbaik akan dipilih untuk menjadi pemegang saham di Jiwasraya Putra sebagai anak usaha dari Jiwasraya.
 
Jiwasraya Putra telah membuat perjanjian kerjasama distribusi, salah satunya melalui kerja sama kanal pemasaran bancassurance. Kerja sama tersebut akan menggandeng perusahaan BUMN seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Pegadaian, PT Telekomunikasi Seluler, dan PT Kereta Api Indonesia.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif