Kejagung Nilai Pelaporan terhadap Jampidsus ke KPK Keliru, Ini Alasannya

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons pelaporan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Febrie dilaporkan atas dugaan korupsi pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU) yang digelar Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung. "Jadi pelaporan yang ditujukan untuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah laporan yang keliru," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2024. Dia memastikan Kejagung telah transparan dalam proses pelelangan. Korps Adhyaksa siap membuktikannya. "Kita benar semua prosesnya transparan, yang melakukan bukan kita. Kita cuma meminta untuk dilelang. Itu mekanisme lelang yang ada di kejaksaan," ujar Ketut. Ketut menjelaskan pelaksanaan proses lelang dilakukan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Pelelangan terkait Aset PT GBU dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan dari Mahkamah Agung pada 24 Agustus 2021. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali ini pun menjelaskan kronologi pelelangan. Mulanya, PT GBU akan diserahkan ke Bukit Asam yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ditolak karena perusahaan PT GBU memiliki banyak masalah seperti utang dan banyaknya gugatan. Kemudian, tim Jampidsus melakukan proses penyidikan yang disusul upaya gugatan perdata dari PT Sendawar Jaya. Kejagung kalah dalam gugatan itu. "Namun pada tingkat banding, Kejaksaan Agung memenangkan gugatan," ucap Ketut.   Setelah gugatan dimenangkan di Pengadilan Tinggi, Kejagung meneliti berkas dalam gugatan tersebut. Korps Adhyaksa menemukan dokumen palsu, sehingga ditetapkanlah Ismail Thomas sebagai tersangka yang kini sudah diadili. Ketut melanjutkan penilaian proses lelang PT GBU ini dilakukan oleh 3 appraisal. Pertama, terkait dengan aset atau bangunan alat berat yang melekat di PT GBU dengan nilai kurang lebih Rp9 miliar. Kedua, terkait PT GBU dengan nilai Rp3,4 triliun. "Dari hasil dua tadi dilakukan satu proses pelelangan pertama, tetapi satu pun tidak ada yang menawar, jadi kalau dibilang ada kerugian Rp9 triliun, di mana kerugian 9 triliunnya," jelas Ketut. Lantaran tidak ada yang menawar, maka dibuka proses pelelangan kedua dengan melakukan foto appraisal. Menurut Ketut, angkanya mengalami fluktuasi karena nilai saham dipengaruhi oleh harga batubara pada saat itu. "Sehingga kita memperoleh nilai Rp1,9 triliun. Itu pun kita lakukan satu pelelangan dengan jaminan. Kenapa ada dengan jaminan? Karena di dalam PT GBU itu ada piutang. Ada utang dari perusahaan lain, kurang lebih 1 juta USD. Kalau dihitung pada saat itu kurang lebih Rp1,1 triliun," jelas dia. Dia menjelaskan dalam pelelangan itu hanya ada satu orang yang menawar, sehingga dia ditetapkan sebagai pemenang. Begitu proses selesai, Kejagung menyerahkan semua uang ke Kementerian Keuangan. "Karena ini untuk segera dimasukkan ke kas negara. Untuk membayar para pemegang polis dan trainee," beber Ketut. Sebelumnya, Advokat Deolipa Yumara bersama dengan Indonesia Police Watch (IPW) mengatasnamakan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) membuat laporan dugaan rasuah dalam proses lelang Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya ke KPK pada Senin, 27 Mei 2024. Mereka menduga ada permainan kotor dalam penjualan sebuah perusahaan tambang. “Kalau menurut mereka ini teman-teman terindikasi adanya paling tidak penyalahgunaan lelang atau lelang, kaitannya dengan keuangan negara lah ya. Jadi, ada kerugian negara di sini, sehingga kita datang ke KPK,” kata Deolipa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 27 Mei 2024.