medcom.id, Jakarta: Hingga saat ini keteganggan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, belum kunjung reda. Ketua Presidium Jatim Aliansi Masyarakat (Jatim AM) Fathur Rosyid mengatakan kisruh antara lembaga penegak hukum harus dihentikan.
"Kalau di Jakarta, enggak ada apa-apanya nih. Kalau di Jawa Timur sudah ada yang ditembak. Itulah, kalau antara penegak hukum ini saling bertikai kan enggak ada tertib hukum," kata Fathur di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2015).
Suhu tegang antara KPK dan Polri dianggap menguntungkan sejumlah pihak. Bahkan ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan ketegangan ini. "Kalau sekarang ini para koruptornya pada tepuk tangan di balik bilik kekuasaan," imbuh Fathur.
Saat ini ketegangangan antara Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Polri, belum kunjung mereda. Ketegangan disinyalir dipicu oleh penetapan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, 13 Januari lalu. KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau 12 B UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
10 hari berselang, giliran Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK BW di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. BW ditangkap usai mengantar puterinya sekolah. BW ditangkap atas dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. BW keluar dari gedung Bareskrim Polri, pada Sabtu (24/1/2015) dini hari.
Untuk mengurai benang kusut hubungan antara KPK dan Polri, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah akademisi dan profesional. Tim independen ini diisi sembilan orang dari berbagai latar belakang.
Berikut sembilan nama tim independen, yaitu, Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Erry Riyana Hardjapamekas (mantan Wakil Ketua KPK), Komjen (Purn) Oegroseno (mantan Wakil Kapolri), Bambang Widodo Umar (akademisi), Hikmahanto Juwana (akademisi), Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), dan Buya Syafii Maarif (tokoh agama), Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto, dan Sosilog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo.
medcom.id, Jakarta: Hingga saat ini keteganggan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, belum kunjung reda. Ketua Presidium Jatim Aliansi Masyarakat (Jatim AM) Fathur Rosyid mengatakan kisruh antara lembaga penegak hukum harus dihentikan.
"Kalau di Jakarta, enggak ada apa-apanya nih. Kalau di Jawa Timur sudah ada yang ditembak. Itulah, kalau antara penegak hukum ini saling bertikai kan enggak ada tertib hukum," kata Fathur di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2015).
Suhu tegang antara KPK dan Polri dianggap menguntungkan sejumlah pihak. Bahkan ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan ketegangan ini. "Kalau sekarang ini para koruptornya pada tepuk tangan di balik bilik kekuasaan," imbuh Fathur.
Saat ini ketegangangan antara Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Polri, belum kunjung mereda. Ketegangan disinyalir dipicu oleh penetapan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, 13 Januari lalu. KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau 12 B UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
10 hari berselang, giliran Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK BW di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. BW ditangkap usai mengantar puterinya sekolah. BW ditangkap atas dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. BW keluar dari gedung Bareskrim Polri, pada Sabtu (24/1/2015) dini hari.
Untuk mengurai benang kusut hubungan antara KPK dan Polri, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah akademisi dan profesional. Tim independen ini diisi sembilan orang dari berbagai latar belakang.
Berikut sembilan nama tim independen, yaitu, Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Erry Riyana Hardjapamekas (mantan Wakil Ketua KPK), Komjen (Purn) Oegroseno (mantan Wakil Kapolri), Bambang Widodo Umar (akademisi), Hikmahanto Juwana (akademisi), Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), dan Buya Syafii Maarif (tokoh agama), Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto, dan Sosilog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
