medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri). Hal tersebut guna memastikan agar Kapolri baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
"Ada baiknya KPK dan PPATK dilibatkan dalam proses pemilihan Kapolri pengganti Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman. hal tersebut untuk mengantisipasi agar dugaan kepemilikan rekening gendut nantinya tidak menyandera Kapolri terpilih," kata Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Sabtu (3/1/2015).
Dia mengatakan momentum Kapolri sangat tepat digunakan sebagai upaya mencari calon Kapolri bersih. "Seperti saat seleksi menteri kabinet kerja, KPK bisa mengeluarkan catatan mengenai sejumlah calon. Untuk calon Kapolri mestinya juga dilakukan itu," sarannya.
Hari mengajak masyarakat dapat mengawal pemilihan calon Kapolri agar lebih transparan dan mendukung Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan dan langkah strategis. "Jenjang karir dan rekam jejak Kandidat Kapolri sesuai prosedur internal Polri. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjawab ke publik bahwa kandidat Kapolri tidak terlibat kasus "Rekening Gendut Polri". Sebab kasus tersebut seperti angin lalu tanpa ada penyelesaian yang jelas," terangnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edi Prijatno membantah bila ada calon Kapolri yang memiliki rekening gendut. Bila benar demikian, kata Tedjo harus dibuktikan lebih dulu. "Ya buktikanlah yang mana sih ada rekening gendut. Itu kan kata orang saja. Jadi mohon maaf lah media kalau belum ada bukti jangan dibicarakan," kata Tedjo.
Tedjo menambahkan, tentu bakal dicari calon Kapolri yang bersih. Dan pemilihannya pun akan melibatkan KPK dan PPATK. Lebih jauh kata dia, Presiden tentu akan memilih yang terbaik.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri). Hal tersebut guna memastikan agar Kapolri baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
"Ada baiknya KPK dan PPATK dilibatkan dalam proses pemilihan Kapolri pengganti Kapolri, Jenderal Polisi
Sutarman. hal tersebut untuk mengantisipasi agar dugaan kepemilikan rekening gendut nantinya tidak menyandera Kapolri terpilih," kata Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Sabtu (3/1/2015).
Dia mengatakan momentum Kapolri sangat tepat digunakan sebagai upaya mencari calon Kapolri bersih. "Seperti saat seleksi menteri kabinet kerja, KPK bisa mengeluarkan catatan mengenai sejumlah calon. Untuk calon Kapolri mestinya juga dilakukan itu," sarannya.
Hari mengajak masyarakat dapat mengawal pemilihan calon Kapolri agar lebih transparan dan mendukung Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan dan langkah strategis. "Jenjang karir dan rekam jejak Kandidat Kapolri sesuai prosedur internal Polri. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjawab ke publik bahwa kandidat Kapolri tidak terlibat kasus "Rekening Gendut Polri". Sebab kasus tersebut seperti angin lalu tanpa ada penyelesaian yang jelas," terangnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edi Prijatno membantah bila ada calon Kapolri yang memiliki rekening gendut. Bila benar demikian, kata Tedjo harus dibuktikan lebih dulu. "Ya buktikanlah yang mana sih ada rekening gendut. Itu kan kata orang saja. Jadi mohon maaf lah media kalau belum ada bukti jangan dibicarakan," kata Tedjo.
Tedjo menambahkan, tentu bakal dicari calon Kapolri yang bersih. Dan pemilihannya pun akan melibatkan KPK dan PPATK. Lebih jauh kata dia, Presiden tentu akan memilih yang terbaik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
