Wakil Ketua KPK Saut Situmorang - MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang - MI/Rommy Pujianto

Penuntasan Kasus BLBI Jadi Prioritas

Nasional kasus blbi
Juven Martua Sitompul • 24 April 2019 18:31
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus menuntaskan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Apalagi, Lembaga Antirasuah baru mendapat tambahan tenaga usai melantik 21 penyidik muda.
 
"Jelas BLBI perioritas," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
 
KPK tengah melakukan penyelidikan baru untuk menjerat pihak lain dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi yang lebih dulu menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Informasi yang dihimpun KPK sudah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka baru megakorupsi BLBI.
 
(Baca juga:KPK Endus Tersangka Baru Kasus BLBI)
 
Saut masih enggan menjawab tegas saat dikonfirmasi mengenai hal ini. Saut hanya memastikan pihaknya akan memprioritaskan kasus BLBI lantaran terdapat sejumlah nama yang sudah terang disebut dalam putusan Syafrudin.
 
"Yang sudah disebut-sebut itu, saya pikir itu lebih perioritas. Seperti BLBI kan sudah jelas itu putusannya," kata dia.
 
Dalam putusan Syafruddin, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut, Syafrudin terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan SKL BLBI bersama-sama mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti dan pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.
 
Disinggung mengenai nama-nama tersebut, Saut meminta masyarakat untuk bersabar. "Nanti dulu," tegas dia.
 
Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidair 3 bulan kurungan. Syafruddin terbukti merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.
 
(Baca juga:KPK Puas Vonis Syafruddin Arsyad Diperberat)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif