69 Orang Digarap Usut Kasus Meikarta
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 69 saksi untuk mengusut kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Saksi yang dipanggil berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pegawai Lippo Group.

"Sampai hari ini sekitar 69 orang saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 14 November 2018.

Febri merinci ke-69 orang tersebut yakni 12 orang dari Pemprov Jawa Barat, 17 orang Pemkab Bekasi dan 40 orang pegawai Lippo Group. Sementara hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi.


Salah satu yang diperiksa ialah Sekretaris Pribadi eks Presiden Direktur Lippo Cikarang (LPCK) Toto Bhartolomeus, Melda. Selain Melda, KPK juga memanggil empat orang lain.

Mereka yakni Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Yani Firman; Kabid Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Slamet; Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dodi Agus; dan pihak swasta Achmad Bachrul Ulum.

"Penyidik mendalami proses pemberian rekomendasi perizinan dari masing-masing dinas di Pemkab Bekasi dan proses di Pemprov Jawa Barat. Sedangkan terhadap pihak swasta, KPK terus telusuri sumber uang suap tersebut," ujar Febri.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

(Baca juga: KPK Mengendus Adanya Manipulasi Izin Meikarta)

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Sumber uang suap Meikarta ditelisik KPK yang diduga berasal dari Lippo Group. Tercatat, mereka dari Lippo Group yang sudah dimintai keterangan terkait hal ini antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus.

Kemudian Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT LippoCikarang Tbk Soni dan Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi.

Teranyar, giliran Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono diperiksa penyidik. Dari semua pemeriksaan itu, terungkap juga adanya pertemuan-pertemuan antara petinggi Lippo Group dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Mereka di antaranya, James Riady dan Eddy Sindoro yang mengaku dua kali bertemu Neneng. Pertemuan pertama dilakukan untuk memberi selamat atas persalinan Neneng. Sedangkan pada pertemuan kedua, Eddy dan Neneng membahas soal pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Meikarta.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Neneng dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(Baca juga: KPK Kantongi Bukti Skandal Lippo Group di Meikarta)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id