Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pendidikan antirasuah penting. Sebab, tidak ada jaminan pejabat bersih dari tindakan kotor itu.
"Tidak ada jaminan orang tidak korupsi. Oleh sebab itu, seluruh nilai antikorupsi ini penting kita tanamkan," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Juni 2023.
Wawan mengatakan calon pejabat juga tidak sepenuhnya bersih dari tindakan korupsi. Banyak dari mereka mencoba menghalalkan cara untuk mendapatkan jabatan.
Salah satunya yakni membeli suara masyarakat saat pemilihan berlangsung. Bagi-bagi duit itu kerap disebut dengan istilah serangan fajar, dan sudah dinilai lumrah.
KPK menilai tindakan itu tidak bisa disebut lumrah karena tetap masuk dalam kategori korupsi. Karenanya, masyarakat harus dididik untuk tegas menolak pembagian duit dalam serangan fajar.
"Selain memberi efek jera lewat penindakan, KPK juga berperan dalam pencegahan sistem dan pendekatan melalui pendidikan kepada masyarakat," ucap Wawan.
KPK menegaskan bakal terus mendidik masyarakat untuk berintegritas tinggi menolak calon pejabat yang memberikan uang saat pemilihan. Pendoktrinan itu dilakukan dengan menggerakkan bus antikorupsi.
Salah satu wilayah yang didatangi bus tersebut yakni Kabupaten Bogor. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan siap membantu KPK menyadarkan masyarakatnya untuk tegas menolak politik uang.
"Pemerintah Kabupaten Bogor siap bekerja sama meningkatkan kesadaran dan penanaman nilai antikorupsi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi," tutur Iwan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menegaskan
pendidikan antirasuah penting. Sebab, tidak ada jaminan pejabat bersih dari tindakan kotor itu.
"Tidak ada jaminan orang tidak korupsi. Oleh sebab itu, seluruh nilai antikorupsi ini penting kita tanamkan," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Juni 2023.
Wawan mengatakan calon pejabat juga tidak sepenuhnya bersih dari tindakan korupsi. Banyak dari mereka mencoba menghalalkan cara untuk mendapatkan jabatan.
Salah satunya yakni membeli suara masyarakat saat pemilihan berlangsung. Bagi-bagi duit itu kerap disebut dengan istilah serangan fajar, dan sudah dinilai lumrah.
KPK menilai tindakan itu tidak bisa disebut lumrah karena tetap masuk dalam kategori korupsi. Karenanya, masyarakat harus dididik untuk tegas menolak pembagian duit dalam serangan fajar.
"Selain memberi efek jera lewat penindakan, KPK juga berperan dalam pencegahan sistem dan pendekatan melalui pendidikan kepada masyarakat," ucap Wawan.
KPK menegaskan bakal terus mendidik masyarakat untuk berintegritas tinggi menolak calon pejabat yang memberikan uang saat pemilihan. Pendoktrinan itu dilakukan dengan menggerakkan bus antikorupsi.
Salah satu wilayah yang didatangi bus tersebut yakni Kabupaten Bogor. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan siap membantu KPK menyadarkan masyarakatnya untuk tegas menolak politik uang.
"Pemerintah Kabupaten Bogor siap bekerja sama meningkatkan kesadaran dan penanaman nilai antikorupsi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi," tutur Iwan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
