Jakarta: Masuknya tiga pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut transaksi janggal Rp349 triliun mendapat sorotan. Pengamat dari Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah pun meragukan kinerja Satgas.
"Ini, kan, seperti jeruk makan jeruk. Saya khawatir kerja-kerja Satgas tidak objektif nantinya," kata Herdiansyah kepada Media Indonesia, Rabu, 3 Mei 2023.
Ketiganya pejabat yang masuk dalam anggota Satgas TPPU yakni Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirjen Bea dan Cukai Askolani, serta Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh. Menurut dia, seharusnya ketiga pejabat dari unsur Kemenkeu itu tidak dimasukkan dalam Satgas yang dibentuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Total ada tujuh orang yang masuk dalam Satgas TPPU terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Sebanyak eempat anggota lainnya ialah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Asep Edi Suheri, Deputi Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen Aswardi, serta Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono.
"Kita tidak tahu mengapa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak dilibatkan dalam komposisi keanggotaan Satgas. Padahal KPK selama ini didorong untuk menangani dugaan kasus TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu," ujarnya.
Menurut Herdiansyah, publik berharap pembentukan Satgas TPPU tidak sekadar gimik pemerintah. Ia meminta agar Satgas diberikan jangka waktu dalam bekerja. Satgas juga diminta wajib melaporkan hasil kinerja secara rutin.
"Agar transparan dan terbuka kepada publik," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud menjelaskan pembentukan Satgas TPPU itu didasarkan pada hasil rapat Komite TPPU pada 10 April 2023. Mahfud sendiri bertugas sebagai salah satu tim pengarah bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala PPATK Ivan Yustivandana.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Masuknya tiga pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut
transaksi janggal Rp349 triliun mendapat sorotan. Pengamat dari Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah pun meragukan kinerja Satgas.
"Ini, kan, seperti jeruk makan jeruk. Saya khawatir kerja-kerja Satgas tidak objektif nantinya," kata Herdiansyah kepada Media Indonesia, Rabu, 3 Mei 2023.
Ketiganya pejabat yang masuk dalam anggota Satgas TPPU yakni Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirjen Bea dan Cukai Askolani, serta Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh. Menurut dia, seharusnya ketiga pejabat dari unsur
Kemenkeu itu tidak dimasukkan dalam Satgas yang dibentuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Total ada tujuh orang yang masuk dalam Satgas TPPU terkait t
ransaksi mencurigakan di Kemenkeu. Sebanyak eempat anggota lainnya ialah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Asep Edi Suheri, Deputi Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen Aswardi, serta Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono.
"Kita tidak tahu mengapa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak dilibatkan dalam komposisi keanggotaan Satgas. Padahal KPK selama ini didorong untuk menangani dugaan kasus TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu," ujarnya.
Menurut Herdiansyah, publik berharap pembentukan Satgas TPPU tidak sekadar gimik pemerintah. Ia meminta agar Satgas diberikan jangka waktu dalam bekerja. Satgas juga diminta wajib melaporkan hasil kinerja secara rutin.
"Agar transparan dan terbuka kepada publik," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud menjelaskan pembentukan Satgas TPPU itu didasarkan pada hasil rapat Komite TPPU pada 10 April 2023. Mahfud sendiri bertugas sebagai salah satu tim pengarah bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala PPATK Ivan Yustivandana.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
