Jakarta: Pemerintah bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciptakan online single submission (OSS) untuk mencegah rasuah di kalangan pejabat. Sistem itu dijamin aman dari peretasan.
"Itu ada yang nanganin, ada yang menangani, Badan Intelijen Negara (BIN) akan ikut menangani dan beberapa sektor yang lain, kepolisian juga demikian," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 13 April 2021.
Moeldoko mengatakan OSS mencakup sektor perizinan, tata niaga, keuangan, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Komponen pemerintahan itu bakal beroperasi secara daring mencegah suap di kalangan pejabat.
Menurut Moeldoko, sektor perizinan dan tata niaga sudah diperbaiki pemerintah. Saat ini, giliran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diperbaiki untuk mencegah penyimpangan.
"Maka penyimpangan-penyimpangan terhadap perizinan bisa ditekan dengan baik," ujar Moeldoko.
Kemudian, perbaikan bakal menyasar sektor keuangan. Pemerintah akan menggunakan katalog elektronik demi mencegah penyimpangan.
Baca: Jokowi Perintahkan Jajaran Ciptakan Sistem Tutup Celah Korupsi
Moeldoko mengatakan katalog elektronik saat ini sudah digunakan beberapa pemerintah daerah. Beberapa daerah itu ialah Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Aceh, dan Gorontalo.
"Dan juga ada e-katalog di empat kementerian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Perhubungan, ini juga bisa memberikan sebuah solusi yang sangat baik di sektor-sektor tingkat kebocoran," tutur Moeldoko.
Kemudian, penggunaan OSS pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi dilakukan untuk mencegah penyelewengan kewenangan oleh aparat. Sektor ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Oknum-oknum yang masih ada penyimpangan ini akan menjadi atensi yang serius, dan berikutnya reformasi birokrasi seperti apa yang diinginkan Bapak Presiden (Jokowi)," ucap Moeldoko.
Pemerintah terus memperbaiki sistem itu. Evaluasi bakal dilakukan setiap tahun untuk memperkuat pencegahan korupsi di Indonesia.
Jakarta: Pemerintah bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciptakan
online single submission (OSS) untuk mencegah rasuah di kalangan pejabat. Sistem itu dijamin aman dari peretasan.
"Itu ada yang nanganin, ada yang menangani, Badan Intelijen Negara (BIN) akan ikut menangani dan beberapa sektor yang lain, kepolisian juga demikian," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Merah Putih
KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 13 April 2021.
Moeldoko mengatakan OSS mencakup sektor perizinan, tata niaga, keuangan, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Komponen pemerintahan itu bakal beroperasi secara daring mencegah suap di kalangan pejabat.
Menurut Moeldoko, sektor perizinan dan tata niaga sudah diperbaiki pemerintah. Saat ini, giliran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diperbaiki untuk mencegah penyimpangan.
"Maka penyimpangan-penyimpangan terhadap perizinan bisa ditekan dengan baik," ujar Moeldoko.
Kemudian, perbaikan bakal menyasar sektor keuangan. Pemerintah akan menggunakan katalog elektronik demi mencegah penyimpangan.
Baca:
Jokowi Perintahkan Jajaran Ciptakan Sistem Tutup Celah Korupsi
Moeldoko mengatakan katalog elektronik saat ini sudah digunakan beberapa pemerintah daerah. Beberapa daerah itu ialah Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Aceh, dan Gorontalo.
"Dan juga ada e-katalog di empat kementerian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Perhubungan, ini juga bisa memberikan sebuah solusi yang sangat baik di sektor-sektor tingkat kebocoran," tutur Moeldoko.
Kemudian, penggunaan OSS pada sektor
penegakan hukum dan reformasi birokrasi dilakukan untuk mencegah penyelewengan kewenangan oleh aparat. Sektor ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Oknum-oknum yang masih ada penyimpangan ini akan menjadi atensi yang serius, dan berikutnya reformasi birokrasi seperti apa yang diinginkan Bapak Presiden (Jokowi)," ucap Moeldoko.
Pemerintah terus memperbaiki sistem itu. Evaluasi bakal dilakukan setiap tahun untuk memperkuat pencegahan korupsi di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
