Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

KPK Panggil 3 Saksi untuk Bongkar Kasus Suap Pinjaman PEN

Nasional KPK kasus korupsi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Anggaran PEN
Candra Yuri Nuralam • 11 Mei 2022 13:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap dalam pengurusan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021. Sebanyak tiga saksi dipanggil penyidik hari ini, 11 Mei 2022.
 
"Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Mei 2022.
 
Tiga saksi tersebut, yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Data Manusia Kabupaten Muna Sukarmab Loke, serta dua wiraswasta LM Rusdianto Emba dan Abdullah Al Jufrie.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Usut Peran PT SMI Memuluskan Pencairan Dana PEN Kolaka Timur
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana PEN daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.
 
Kasus ini bermula saat Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur meminta bantuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar dipertemukan dengan Ardian sekitar Maret 2021. Andi dan Ardian kemudian bertemu sekitar Mei 2021. Dalam pertemuan itu, Andi mengajukan permohonan pinjaman dana PEN untuk Kolaka Timur sebesar Rp350 miliar.
 
Atas permintaan itu, Ardian diduga meminta jatah tiga persen dari nilai pengajuan pinjaman ke Andi. Beberapa waktu setelahnya, Andi mengirimkan Rp2 miliar dengan pecahan dua mata uang asing melalui bantuan Laode untuk Ardian.
 
Setelah uang muka itu diterima, Ardian langsung mengerjakan permintaan pinjaman PEN Kolaka Timur dengan membuat draft final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan. Laode juga diminta membantu proses permintaan dana ini oleh Ardian.
 
Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif