Bupati Bogor Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK. MI/Susanto
Bupati Bogor Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK. MI/Susanto

Ade Yasin Diduga Bergerilya Kumpulkan Duit untuk Menyuap BPK

Nasional KPK Kasus Suap Ade Yasin Bupati Bogor Ditangkap
Candra Yuri Nuralam • 15 Mei 2022 07:43
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin bergerilya mengumpulkan uang untuk menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Informasi ini diketahui dari pemeriksaan enam saksi.
 
Para saksi yang diperiksa, yakni Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Teuku Mulya; Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Andri Hadian; dan sub koordinator pelaporan dinas BPKAD, Hanny Lesmanawaty. Lalu, Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor, Ruli Fathurahman; PNS, Desirawan; dan Inspektur Pemerintah Kabupaten Bogor, Ade Jaya.
 
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pelaksanaan audit oleh tim BPK perwakilan Jabar dan dugaan adanya pengumpulan sejumlah uang atas arahan tersangka AY (Ade Yasin)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 14 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali enggan memerinci pihak-pihak yang dimintai uang oleh Ade untuk menyuap anggota BPK. Namun, dia menegaskan tindakan Ade melanggar aturan yang berlaku.
 
Baca: Inspektur Kabupaten Bogor Diperiksa Terkait Suap Ade Yasin
 
Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik ditetapkan sebagai tersangka pemberi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif