Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaku sudah mengetahui kabar penetapan tersangka dan pencegahan terhadap Bendahara Umum (Bendum) Mardani Maming oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PBNU bakal mempelajari kasus Maming.
"Sekarang kita belum ketahui secara detail bagaimana sebetulnya duduk perkaranya dan apa yang sebetulnya sudah terjadi. Kita akan pelajari nanti," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Baca: Ketua Umum Hipmi Belum Terima Surat Resmi Pencekalan dan Penetapan Tersangka
Yahya mengatakan Maming belum memberikan informasi terkait penetapan tersangka dan pencegahan ke luar negeri oleh KPK. Maming juga belum melaporkan duduk perkara di KPK ke PBNU.
Mempelajari kasus dibutuhkan untuk menentukan nasib Maming di PBNU. PBNU berjanji hasil analisa kasus bakal dibeberkan ke publik.
"Kita akan presscon sebagaimana mestinya menurut norma-norma yang ada baik secara hukum maupun dalam konteks norma internal PBNU," ujar Yahya.
Saat ini, KPK tengah mengebut pemberkasan perkara Mardani H Maming. "Kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 20 Juni 2022.
Mardani diperiksa KPK selama 12 jam pada 2 Juni 2022. Dia tak banyak berkomentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Dia hanya mengaku diperiksa terkait masalahnya dengan pemilik PT Jhonlin Group Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.
Mardani sendiri telah memberi keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalsel, pada, Senin, 25 April 2022. Mardani dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Tanah Bumbu 2010-2018.
Selama persidangan, Mardani dikonfirmasi perihal penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011. SK tersebut terkait Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).
Sementara itu, pada persidangan yang digelar, Jumat, 13 Mei 2022, adik mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio bernama Cristian Soetio menyebut jika Mardani menerima Rp89 miliar. Cristian yang menjabat sebagai Direktur PT PCN saat ini menyebut aliran dana itu diterima melalui perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik Mardani, yakni PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).
Nama keluarga Mardani tercatat sebagai pemilik saham mayoritas PT PAR sejak 8 Juli 2021. Dalam data pemegang saham tersebut tercatat nama kakak Mardani, yakni Syafruddin sebagai direktur dengan kepemilikan saham 340 lembar sebesar Rp170.000.000.
Kemudian, PT PAR tercatat mayoritas dimiliki PT Batulicin Enam Sembilan Pelabuhan sejak 13 Oktober 2015 sampai dengan 8 Juli 2021. Nama Mardani sendiri tercatat sebagai pemegang saham pada PT Batulicin Enam Sembilan.
Dalam data pemegang saham tersebut disebutkan PT Batulicin Enam Sembilan dimiliki Siti Maryani dengan jumlah lembar saham sebanyak 24.386 saham sebesar Rp12.193.000.000. Siti Maryani merupakan ibu dari Mardani.
Selain Siti Maryani, nama adik Mardani, yakni Rois Sunandar tercatat memiliki jabatan sebagai Direktur PT Batulicin Enam Sembilan dengan jumlah lembar saham 15.243 sebesar Rp7.621. 500.000. Sedangkan, Mardani tercatat sebagai Komisaris PT Batulicin Enam Sembilan dengan jumlah lembar saham sebanyak 21.340 sebesar Rp10.670.000.000.
Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
PBNU) mengaku sudah mengetahui kabar penetapan tersangka dan pencegahan terhadap Bendahara Umum (Bendum)
Mardani Maming oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PBNU bakal mempelajari kasus Maming.
"Sekarang kita belum ketahui secara detail bagaimana sebetulnya duduk perkaranya dan apa yang sebetulnya sudah terjadi. Kita akan pelajari nanti," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Baca:
Ketua Umum Hipmi Belum Terima Surat Resmi Pencekalan dan Penetapan Tersangka
Yahya mengatakan Maming belum memberikan informasi terkait penetapan tersangka dan pencegahan ke luar negeri oleh KPK. Maming juga belum melaporkan duduk perkara di KPK ke PBNU.
Mempelajari kasus dibutuhkan untuk menentukan nasib Maming di PBNU. PBNU berjanji hasil analisa kasus bakal dibeberkan ke publik.
"Kita akan presscon sebagaimana mestinya menurut norma-norma yang ada baik secara hukum maupun dalam konteks norma internal PBNU," ujar Yahya.
Saat ini, KPK tengah mengebut pemberkasan perkara Mardani H Maming. "Kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada
Medcom.id, Senin, 20 Juni 2022.
