Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid

Amnesty Minta Penganiayaan Terhadap Warga Sipil Diusut

Nasional Demo Massa Penolak Pemilu
Kautsar Widya Prabowo • 09 Juli 2019 00:06
Jakarta: Amnesty Internasional Indonesia meminta aparat kepolisian dapat mengusut secara tuntas insiden kerusuhan 21-22 Mei di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terutama adanya penganiayaan warga sipil yang dilakukan personel Brigadir Mobil (Brimob).
 
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan permintaannya tersebut telah disampaikan dalam pertemuan secara tetutup dengan pihak kepolisian yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Fadil Imran.
 
"Kami membahas insiden-insiden kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian sebagaimana yang sempat kami sampaikan juga kekerasan-kekerasan yang dilakukan peserta aksi di sejumlah titik dari mulai Bawaslu, Kampung Bali, Slipi dan sampai ke asrama polisi di Gambir dan asrama polisi di Petamburan," ujar Usman di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Amnesty juga meminta Polri agar dapat memastikan proses peradilan dari pelaku kerusuhan dapat digelar secara terbuka. Agar publik mengetahui sosok pelaku beserta barang buktinya.
 
"Seluruh bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, siapapun pelakukanya harus diperlakukan secara setara dan dihadapkan di muka pengadilan," tuturnya.
 
Selanjutnya, Amnesty mempertanyakan nasib dari warga sipil yang tewas dalam kerusuhan penolakan hasil pemilu. Pasalnya Polri belakangan ini baru menyampaikan dua identitas korban. Padahal, masih terdapat korban-korban yang belum disampaikan ke publik identitasnya.
 
"Ada dua kasus lagi yg harus dijelaskan, pertama adalah kasus Farhan dan kedua itu saya lupa, itu juga dari pihak kepolisian akan dilanjutkan proses investigasi yang berikutnya, terhadap siapa yg melakukan penembakan terhadap tuju orang lainnya diluar dari Abdul aziz dan Harun Al Rasyid, termasuk yang pontianak," jelasnya.
 
Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah memberikan keterangan terbaru kepada publik adanya delapan provokator kerusuhan 21-22 Mei. Terlebih korps Bhayangkara telah adil untuk menghukum aparat Brimob yang terbukti melakukan kekerasan.
 
"Kami mengapresiasi apa yang dilakukan pihak kepolisian terkait dengan insiden kekerasan di kampung bali dengan pemberian hukuman disiplin kepada 10 anggota Brimob yang berasal dari Nusa Tenggara Timur," pungkasnya.

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif